Bank hingga Pasar Modal Tetap Buka saat PSBB Jawa Bali, Ini Aturannya

Hendra Kusuma - detikFinance
Kamis, 07 Jan 2021 09:46 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka perdagangan saham 2017 Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Selasa (2/1/2017). Turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nurhaida, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan  Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio.
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank atau industri jasa keuangan tetap membuka operasional selama penerapan PSBB Jawa Bali atau pembatasan baru yang dimulai tanggal 11-25 Januari 2021.

Pengoperasian seluruh kantor industri jasa keuangan ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yang sejalan dengan ketentuan pemerintah yang memasukkan sektor jasa keuangan dalam 11 bidang usaha vital tetap berjalan dengan kapasitas yang diijinkan oleh Pemerintah. Langkah ini berpedoman kepada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

"OJK mendukung upaya pemerintah yang kembali meneruskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) khususnya di wilayah Jawa dan Bali yang diterapkan 11-25 Januari 2021. Kebijakan ini diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian dalam koridor upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di masyarakat," kata Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo dalam keterangan resminya yang dikutip detikcom, Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Anto mengatakan, OJK meminta kepada seluruh lembaga jasa keuangan untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan selalu mengutamakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dalam masa PSBB Jawa Bali ini.

Seluruh lembaga jasa keuangan, dikatakannya tetap beroperasi secara terbatas dengan wajib menerapkan protokol kesehatan antara lain menjaga jarak fisik, menggunakan masker dan memaksimalkan layanan melalui pemanfaatan teknologi seperti online mobile atau digital, serta melakukan pola hidup bersih dan sehat. Termasuk penyediaan uang tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dioperasikan dengan menjaga kebersihan melalui disinfektan secara berkala.

Adapun untuk pengaturan operasional kantor dan pelaksanaan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), kata Anto diserahkan kepada masing-masing lembaga jasa keuangan, self regulatory organization di pasar modal, dan lembaga penunjang profesi di industri jasa keuangan.

Sehubungan dengan penerapan PSBB Jawa Bali ini, OJK akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kapolda di Jawa dan Bali untuk memastikan layanan operasional lembaga jasa keuangan serta transaksi investasi di pasar modal berjalan dengan baik. Perlu diketahui, pembatasan baru ini akan diberlakukan di DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran COVID-19.

(hek/eds)