Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembiayaan proyek infrastruktur yang menggunakan surat berharga syariah negara (SBSN) sudah mencapai Rp 145,84 triliun. Adapun total nilai pembiayaan ini tercatat sejak tahun 2013.
Sri Mulyani menjelaskan, peraturan mengenai SBSN bisa digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur nasional lahir pada tahun 2008, sementara pemanfaatannya baru terlaksana di tahun 2013 dan hanya ada satu kementerian yang memanfaatkan.
"Nilai pembiayaan secara akumulatif mencapai Rp 145,84 triliun," kata Sri Mulyani dalam acara forum kebijakan pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (20/1/2021).
Untuk tahun 2021, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran pembiayaan SBSN sebesar Rp 27,57 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk 847 proyek yang tersebar di 34 provinsi dan dimanfaatkan oleh 11 kementerian/lembaga (K/L).
"Tadinya pada 2013 baru 1 K/L pecah telur, kemudian kita meningkat jadi 8 K/L untuk tahun 2020 kemarin. Jadi sudah ada 8 partner kami yang menyiapkan proyek-proyek untuk dibiayai SBSN. Untuk 2021 meningkat lagi jadi 11 K/L," ujar Sri Mulyani.
Besarnya nilai pembiayaan infrastruktur dari SBSN, dikatakan Sri Mulyani membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk dalam global syariah financing.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun memberikan apresiasi kepada seluruh KL yang sudah memanfaatkan SBSN sebagai instrumen pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur di tanah air.
"Dalam forum ini adalah kinerja dan kualitas dari proyeknya harus baik. Karena dia dibiayai sebuah instrumen yang mengandung elemen syariah tentu kita punya kewajiban moral lebih untuk bisa menjaganya. Sebagai Menteri Keuangan, saya berharap untuk semua proyek walaupun gunakan semua instrumen tentu harus deliver dengan baik," ungkap Sri Mulyani.
