OJK Rilis Pedoman buat Perusahaan Pinjol, Cegah Danai Teroris!

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 08 Feb 2021 16:55 WIB
Pinjam Online
Foto: Pinjam Online (Tim Infografis: Andhika Akbarayansyah)
Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan pedoman untuk mengantisipasi tindak pencucuain uang hingga pendanaan terorisme. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor 6 SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi alias pinjam online (Pinjol).

Seperti dikutip detikcom, Senin (8/2/2021), surat edaran ini terdiri dari 9 sub bagian. Pada bagian I angka 1 dijelaskan, penerapan program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) serta pencegahan pendanaan poliferasi senjata pemusnah massal berbasis risiko (risk based approach) paling sedikit meliputi (a) pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, (b) kebijakan dan prosedur, (c) pengendalian intern.

Kemudian, (d) sistem informasi manajemen dan (e) sumber daya manusia dan pelatihan.

Pengawasan aktif direksi dan komisaris dipaparkan pada bagian III. Pada bagian III angka 1 disebutkan, pengawasan aktif direksi salah satunya ialah (a) memastikan penyelenggara Pinjol memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Lalu, (b) mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal kepada dewan komisaris
termasuk mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

"Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal," bunyi poin c.

Kebijakan dan prosedur dipaparkan pada bagian IV. Di angka 1 disebutkan, kebijakan dan prosedur APU dan PPT berdasarkan pendekatan berbasis risiko meliputi (a) identifikasi dan verifikasi calon nasabah atau nasabah, (b) identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat (beneficial owner), (c) penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi.

Lalu, (d) pengelolaan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara area
geografis/yurisdiksi, produk/jasa/transaksi, atau jaringan
distribusi.

Lalu, (e) pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD atau uji tuntas nasabah (customer due diligence), dan penatausahaan kebijakan dan
prosedur, (f) pengkinian dan pemantauan, (g) pelaporan kepada pejabat senior, direksi, dan dewan Komisaris, serta (h) pelaporan kepada PPATK.

"Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memperhatikan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ/Know Your Costumer (KYC)," bunyi poin 2.



Simak Video "Pernah Kena Teror, Nikita Mirzani Bela Emak-emak Korban Pinjol"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/dna)