Saran IMF Tak Harus Diikuti

Jakarta - Pemerintah Indonesia tampaknya sudah tak lagi mengindahkan IMF. Meneg BUMN Sugiharto pun mengaku saran IMF soal peningkatan pengawasan bank-bank BUMN tak perlu diindahkan. "Kita memiliki integritas, independensi dan jati diri sebagai bangsa. Tidak harus diikuti, tidak ada lagi yang namanya MoU dan white paper," tegas Sugiharto yang ditemui di Hotel Gran Melia, Jakarta, Sabtu (25/2/2006). IMF dalam review-nya terhadap Indonesia menyatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan pengawasan khususnya di bank-bank BUMN yang kini tengah dibelit tingginya NPL. IMF juga memroyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,5-5 persen pada tahun 2006, lebih rendah dari proyeksi pemerintah sebesar 6 persen.Sebelumnya, Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta juga mengaku tak peduli dengan saran IMF. Paskah justru menilai IMF terlalu pesimistis memandang Indonesia. Sugiharto mengaku selama ini pengawasan terhadap bank-bank BUMN sudah cukup dilakukan antara lain oleh Bank Indonesia (BI), akuntan publik, internal control, satuan pengawas internal, regional auditor."Sesungguhnya bisnis perbankan itu merupakan bisnis yang memiliki check and balance yang paling berlapis dibandingkan industi lain. Sebetulnya saya tidak perlu khawatir," tambahnya.Selain itu, imbuh Sugiharto, sudah ada surat keputusan bersama (SKB) antara Polri, Kejaksaan dan BI khusus untuk masalah perbankan ini. "Jadi, saat ini IMF dengan kita sudah disengage, kita tidak boleh mengatakan kalau IMF nasihatnya harus diikuti. IMF itu memberikan saran, kalau baik kita terima, kalau tidak kita say no," cetusnya.Namun demikian, Sugiharto menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya menekan NPL terutama di dua bank BUMN terbesa yakni Bank Mandiri dan BNI. Kedua bank pelat merah itu kini tengah masuk pengawasan intensif BI karena NPL-nya di atas 5 persen. "Saya melihat agar level of NPL itu bisa diturunkan sekecil mungkin karena dengan begitu profitabilitasnya akan lebih baik dan sustainabelnya lebih terjamin," tandasnya. (qom/)