Mau Biayai Proyek Infrastruktur, Bank Syariah Bisa Berjemaah

Hendra Kusuma - detikFinance
Sabtu, 01 Mei 2021 20:30 WIB
Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menunggu antrean di kantor BSI Regional XI Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (5/4/2021). BSI memulai tahapan merger operasional untuk menyatukan sistem layanan guna mendorong pengembangan keuangan syariah yang ditargetkan selesai pada 1 November 2021. ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/aww.
Ilustrasi/Foto: dok. BTN Syariah
Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal kontribusi bank syariah dalam membantu pendanaan proyek infrastruktur. Dalam catatan OJK ada 12 bank umum syariah dengan 20 unit usaha syariah (UUS).

Jumlah kantor bank syariah ini sekitar 2.022 unir dengan total aset Rp 393,17 triliun.

"Kehadiran BSI (Bank Syariah Indonesia) mungkin bisa berikan bantuan karena secara kapasitas pembiayaan. Namun untuk bank syariah lain pun untuk pembiayaan infrastruktur bisa dilakukan secara berjamaah, biasanya pembiayan infrastruktur dengan sindikasi," kata Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Deden Firman Hendarsyah dalam media gathering, Sabtu (1/5/2021).

Menurut Deden banyak proyek infrastruktur yang pembiayaannya berasal dari sindikasi bank syariah. Dia mencontohkan seperti Bandara Kertajati, jalan tol Soreang-Pasir Koja. Pada Bandara Kertajati, bank syariah daerah yang terlibat dalam dukungan pendanaan.

Sebanyak 7 bank syariah daerah antara lain, UUS Bank Jateng, UUS Bank Sumut, UUS Bank Jambi, UUS Bank Jabar Syariah, UUS Bank Kalimantan Selatan, UUS Kalimantan Barat, dan UUS Bank Sulselbar.

"Ini contoh riil, sindikasi bank syariah di Bandara Kertajatu, kemudian di tol Soreang," ujarnya.

Beberapa proyek lainnya yang memanfaatkan dana sindikasi bank syariah adalah tol Pasuruan-Probolinggo dengan nilai Rp 2,29 triliun, proyek preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan yang nilainya Rp 982 miliar. Lalu, proyek jalan tol Cikampek elevated nilainya Rp 11,36 triliun, dan infrastruktur ketenagalistrikan yang nilainya Rp 12 triliun.

Deden menambahkan pangsa pasar perbankan syariah Indonesia masih terbilang kecil secara global. Pemain utamanya saat ini dipegang oleh Iran dengan angka 28,6% dan Arab Saudi sebesar 24,9%. Sementara Indonesia, angkanya baru 2% atau masih tertinggal dari Malaysia yang sebesar 11,1%.

"Kalau market share perbankan syariah di negaranya sendiri, kalau Indonesia masih sekitar 6,4-6,5%. Kalau kita lihat Iran dan Sudan 100% karena dia memang tidak ada perbankan konvensional, sedangkan negara besar lainnya di Arab Saudi diantara negara yang market sharenya," ungkapnya.

Berdasarkan laporan IFSB 2020, aset perbankan syariah Indonesia masih berada di kisaran US$ 42 miliar dan market sharenya sebesar 6,5% atau masih termasuk dalam 10 besar perbankan syariah global.

(hek/hns)