Sisi Positif Penghapusan SBI 3 Bulan

Jakarta - Rencana penghapusan lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan ternyata bisa memberikan dampak positif bagi pemerintah, terutama jika melakukan buy back obligasi.Pasalnya, penghentian SBI 3 bulan, mau tidak mau membuat pemerintah mempercepat penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).Lelang SPN jumlahnya terbatas jika dibanding SBI 3 bulan, sehingga berpeluang menciptakan demand yang cukup tinggi yang akan membuat tekanan harga pada obligasi.Akibatnya, kupon yang harus dibayar pemerintah menjadi semakin rendah. Ini membuat kupon obligasi jenis variable rate (VR) yang semula memiliki benchmark SBI 3 bulan beralih ke SPN yang bunganya lebih rendah. Dampak selanjutnya, harga obligasi tersebut akan mengalami penurunan."Sehingga pemerinta dapat melakukan reprofiling dengan cara cash buy back maupun debt switching/i>, beban dalam APBN pun berkurang," ujar Direktur Pengelolaan SUN Rachmat Waluyanto dalam diskusi dengan wartawan di Gedung Departemen Keuangan (Depkeu), Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (15/6/2006).Penerbitan SPN nanti, ungkap Rachmat, akan dilakukan hati-hati mengingat beratnya risiko dan biaya yang harus ditanggung pemerintah. Risiko itu seperti meningkatnya refinancing risk pad portofolio SUN sampai dengan tahun 2009."Artinya secara kumulatif, jumlah SPN akan meningkat lebih cepat karena adanya compounding effect, dimana nominal SPN yang jatuh tempo akan dibayar dengan SPN baru yang diterbitkan dengan diskonto," jelas pria berkacamata ini.Sedangkan dari sisi biaya, bunga SPN yang diperkirakan tidak jauh berbeda dari SBI 3 bulan, akan menambah beban pembayaran bunga yang cukup besar. Hal ini jika dibandingkan dengan kebijakan pemerintah yang dapat menerbitkan obligasi negara dengan tenor lebih panjang, misalnya 6 tahun dengan yield hanya sekitar 12,5 persen dibawah suku bunga SBI 3 bulan.Oleh karena itu, Bank Indonesia (BI) dan Depkeu perlu mempersiapkan lagi mengenai penerbitan SPN ini. Karena pemerintah tidak hanya mempertimbangkan cost dan risk tapi juga kesiapan infrastruktur pendukung. (ir/)