Gugatan Rp 56 M Tommy Soeharto Berlanjut, BPN: Nggak Masalah

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 07 Jun 2021 16:50 WIB
Tommy Soeharto gugat pemerintah membayar Rp 56 miliar. Gugatan dilayangkan terkait penggusuran bangunan miliknya di kawasan Proyek Tol Depok-Antasari (Desari).
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Putra Presiden RI ke-2 Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto melanjutkan gugatannya soal sengketa ganti rugi tanah di kawasan jalan Tol Depok-Antasari. Tommy melanjutkan kasus ini ke persidangan karena tidak bisa melakukan mediasi.

Tommy menggugat pemerintah karena merasa ganti rugi atas tanah dan bangunan yang dimilikinya untuk proyek jalan tol tidak sesuai besarannya. Atas hal tersebut, Tommy menuntut uang ganti rugi Rp 56 miliar. Kementerian ATR/BPN berada dalam daftar teratas pihak yang digugat Tommy.

Menanggapi kasus gugatan yang diteruskan Tommy ke persidangan, Kementerian ATR/BPN pun buka suara. Juru bicara kementerian Teuku Taufiqulhadi menyatakan pihaknya akan mengikuti semua prosedur peradilan. Pihaknya tak merasa bermasalah bila Tommy Soeharto melanjutkan gugatannya ke persidangan.

"Kita nggak masalah. Ya kita hadapi prosedurnya, namanya peradilan bagaimana itu kami nggak masalah sama sekali. Kami akan ikuti aja, kan nanti hakim yang tentukan," kata Taufiqulhadi kepada detikcom, Senin (7/6/2021).

Disinggung soal mediasi yang gagal, menurut Taufiqulhadi pihaknya tidak pernah melakukan mediasi sebelum persidangan. Menurutnya memang dari pihak Tommy Soeharto saja yang tak akan menerima bila ada mediasi.

"Kan sebelum dimulai memang hakim bertanya apa bisa diselesaikan? Kan pak Tommy-nya yang nggak bisa terima, ya sudah jalanin saja, kami hadapi," ungkap Taufiqulhadi.

Masalah ganti rugi yang dianggap Tonny Soeharto tak sepadan, Taufiqulhadi mengatakan kementerian saat ini sudah tak bisa lagi menentukan harga. Menurutnya sejak awal harga ganti rugi sudah ditetapkan seadil mungkin, melibatkan juru hitung independen, hingga semua masyarakat.

Taufiqulhadi menilai harga ganti rugi lahan yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai. Uang ganti rugi untuk lahan Tommy pun sudah dibayarkan sejak jalan tol dipersiapkan untuk dibangun, Tommy Soeharto hanya perlu mengambil uang itu di pengadilan.

"Tidak ada pembicaraan lagi dalam konteks ATR/BPN karena itu tanah sudah melalui appraisal sesuai harga pasar. Harusnya pak Tommy ambil saja uang ganti rugi itu di pengadilan," ungkap Taufiqulhadi.

Pihaknya, saat itu terpaksa menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan atau yang biasa disebut konsinyasi. Pasalnya, saat penghitungan dan penetapan harga ganti rugi dilakukan bidang tanah yang dipermasalahkan Tommy sedang bersengketa. Ada orang selain Tommy yang mengklaim tanah tersebut.

Persidangan atas gugatan Tommy Soeharto sendiri dimulai hari ini dengan agenda pembacaan tuntutan dari pihak Tommy. Berikut ini permohonan Tommy Soeharto dalam gugatannya:

1. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat V menghentikan penggusuran terhadap objek terkait proyek pembangunan jalan tol Depok-Antasari yang substansi luasan teknis pelaksanaan pengadaan tanahnya sebagaimana (P2T) Kota Administrasi Jakarta Selatan No: 6771/BA. 12.31.74.500/XI/2017, tertanggal 22 November 2017 dan No: 6775/BA.12.31.74.500/XI/2017 tertanggal 22 November 2017 Atas Bidang Nib 407, 407.1, 408 Dan 408.1 di Kelurahan Cilandak Barat seluas 922 m2 (objek);

2. Menyatakan bahwa dokumen dan infomasi yang dilibatkan dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui delegasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas ganti rugi objek Nomor 03/2018.DEL/PN.JKT.PST jo. No. 16/PDT.P/2017/PN.Jkt.Sel adalah batal demi hukum dan tidak berlaku;

3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemegang hak atas objek yang sebenarnya dan mempunyai hak untuk menerima penggantian hak atas tanah (pembebasan) proyek pembangunan jalan tol Depok-Antasari;

4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan tol Depok-Antasari menghentikan kegiatannya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini, dan apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja yang tidak mematuhinya akan dilakukan upaya paksa kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan Kepolisian ataupun aparatur hukum yang berkompeten.

Adapun pihak yang digugat Tommy Soeharto dalam perkara ini adalah:
1. Pemerintah RI cq Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional RI cq Kanwil BPN DKI Jakarta cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Pemerintah RI cq Kementerian PUPR cq Kepala PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok-Antasari
3. Stella Elvire Anwar Sani
4. Pemerintah RI cq Pemda DKI Jakarta cq Pemerintah Wilayah Kecamatan Cilandak
5. PT Citra Waspphutowa
6. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto & Rekan
7. Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan cq KPP Pratama Jakarta Cilandak
8. PT Girder Indonesia.



Simak Video "Mediasi Gagal, Tommy Soeharto Ngotot Gugat Pemerintah Rp 56 M"
[Gambas:Video 20detik]
(hal/das)

Tag Terpopuler