Erick Thohir akan Refocusing BTN Jadi 'Mortgage Bank', Apa yang Harus Dilakukan?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 30 Agu 2021 12:45 WIB
PNS kini bisa mengajukan rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Ilustrasi Foto: Dok. BP Tapera
Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir mendorong PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BTN) punya mortgage ecosystem yang mumpuni. Tujuannya supaya bank pelat merah itu bisa jadi bank perumahan terbaik alias The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara.

President Director Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri menilai rencana Erick tersebut sudah tepat. Menurutnya, BTN harus punya mortagage ecosystem yang berkualitas.

"Mortage ecosystem merupakan suatu sistem yang menghubungkan seluruh stakeholder perumahan ke dalam suatu proses, atau platform yang berkelanjutan. Ide ini sangat brilian dan perlu mendapatkan dukungan penuh," kata Deni, Senin (30/8/2021).

Konsep ini, kata dia, bakal berjalan mulus apabila Pemerintah Indonesia mampu belajar dari Amerika Serikat (AS). Ia mengatakan, China bahkan meniru system mortgage di AS, namun gagal memberikan perumahan yang layak bagi warga migran pedesaan di perkotaan.

"Tujuan dari organisasi (system mortgage) semacam itu adalah untuk mempromosikan standarisasi yang lebih besar dalam penjaminan pinjaman yang konsisten dengan aturan ATR, sambil memfasilitasi eksperimen yang diperlukan untuk memperluas kredit ke masyarakat yang saat ini kurang terlayani secara bertanggung jawab," tuturnya.

Dikatakan Deni, system mortgage semacam itu haruslah bisa berperan ganda. Misalnya bisa melakukan beberapa hal ini seperti:
- Menyediakan database terpusat untuk mengevaluasi praktik penjaminan dan validasi,
- menetapkan standar untuk mengevaluasi praktik penjaminan dan validasi,
- mempromosikan praktik penjaminan emisi yang efektif,
- identifikasi praktik underwriting yang tidak efektif,
- memfasilitasi uji tuntas dan tinjauan lembaga pemeringkat atas file pinjaman,
- memberikan kejelasan untuk memenuhi aturan QM dan/atau ATR,
- membantu pencetus mempertahankan klaim bahwa pinjaman bukan QM atau ATR,
- membantu investor merasa nyaman dengan risiko kewajiban penerima hak,
- dan memberikan stabilitas pada praktik pinjaman/investasi bahkan ketika persyaratan peraturan berubah.

"Bank BUMN dengan spesialialisasi non perumahan tidak berpotensi dikembangkan menjadi organisasi tersebut sehingga hanya BTN yang memiliki potensi," tutur Deni.

Untuk pinjaman konvensional, lanjut Deni, yaitu pinjaman yang bukan merupakan bagian dari program pemerintah lainnya, kata dia, aturan regulator untuk hipotek yang memenuhi syarat (QM) menciptakan sistem trifurcated.

"Berasal untuk memenuhi standar Kemampuan untuk Membayar (ATR) yang lebih umum di luar kondisi aman QM. Pinjaman ini dapat berasal dari standar apa pun yang menurut pembuatnya akan tahan terhadap tantangan hukum di bawah aturan regulator ATR," imbuh Deni.

Pada saat yang sama, lanjutnya, karena QM telah membentuk kembali pasar pinjaman konvensional, terdapat perbedaan yang semakin besar dalam jumlah tinjauan pasca-penutupan dan persyaratan representasi untuk pinjaman yang dimaksudkan untuk dijual ke pasar sekunder.

"Bank BUMN lain harus legowo melepaskan bisnis perumahan dan permodalannya kepada BTN, serta menjadikan BTN menjadi bank besar yang berkualitas," pungkas Deni.

(acd/ang)