.webp)
Beredar dokumen penanganan hak tagih negara dana BLBI tertanggal 15 April 2021. Pada dokumen tersebut yang diterima detikcom, ada beberapa informasi terungkap.
detikcom sudah berusaha mengonfirmasi dokumen tersebut kepada Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, serta Sekretaris Satgas BLBI Sugeng Purnomo. Namun belum ada jawaban hingga berita ini dimuat.
Berikut informasinya dirangkum detikcom:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Ada 7 Nama Prioritas
- Trijono Gondokusumo (Bank Putra Surya Perkasa):
Dia tercatat memiliki utang Rp 4.893.525.874.669. Dasar utangnya adalah akta pengakuan utang (APU). Pada dokumen diterangkan bahwa jaminan dari yang bersangkutan ada tapi tidak cukup.
Berdasarkan catatan detikcom pada 2008 lalu, Trijono Gondokusumo adalah satu dari delapan obligor yang sempat diproses pihak kepolisian.
- Kaharuddin Ongko (Bank Umum Nasional):
Dia tercatat memiliki utang Rp 7.831.110.763.791,18. Dasar utangnya adalah Master Of Refinancing And Note Issuance Agreement (MRNIA). Pada dokumen diterangkan bahwa jaminan dari yang bersangkutan ada tapi tidak cukup.
Kaharudin Ongko kemarin, Selasa (7/9) baru saja dipanggil oleh Satgas BLBI. Namun tidak ada informasi yang cukup yang bersangkutan atau perwakilannya memenuhi panggilan atau tidak.
Baca juga: Kaharudin Ongko Dikejar Satgas BLBI |
- Sjamsul Nursalim (Bank Dewa Rutji):
Dia tercatat memiliki utang Rp 470.658.063.577. Dasar utangnya adalah Laporan Keuangan Bank dan LHP BPK. Pada dokumen diterangkan bahwa tidak ada jaminan yang dikuasai, tapi diperkirakan mempunyai kemampuan.
Berdasarkan catatan detikcom, Sjamsul Nursalim kini tidak lagi menyandang status tersangka di KPK dalam kasus BLBI. Sebab, KPK telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atau SP3 untuknya.
- Sujanto Gondokusumo (Bank Dharmala):
Dia tercatat memiliki utang Rp 822.254.323.305,32. Dasar utangnya adalah Laporan Keuangan Bank dan LHP BPK. Pada dokumen diterangkan bahwa tidak ada jaminan yang dikuasai, tapi diperkirakan mempunyai kemampuan.
Berdasarkan catatan detikcom pada 2008 lalu, pemerintah menyerahkan penanganan 8 obligor non-kooperatif ke Kejaksaan Agung, salah satunya adalah Sujanto Gondokusumo.
- Hindarto Tantular/Anton Tantular (Bank Central Dagang):
Dia tercatat memiliki utang Rp 1.470.120.709.878,01. Dasar utangnya adalah Laporan Keuangan Bank dan LHP BPK. Pada dokumen diterangkan bahwa tidak ada jaminan yang dikuasai, tapi diperkirakan mempunyai kemampuan.
Berdasarkan catatan detikcom pada 2008 lalu, pemerintah menyerahkan penanganan 8 obligor non-kooperatif ke Kejaksaan Agung, di antaranya adalah Hindarto Tantular/Anton Tantular.
- Marimutu Sinivasan (Group Texmaco):
Dia tercatat memiliki utang Rp. 31.722.860.855.522,00 dan US$ 3.912.137.144. Dasar utangnya adalah Surat PPA. Pada dokumen diterangkan bahwa jaminan dari yang bersangkutan ada tapi tidak cukup.
Berdasarkan catatan detikcom pada 2006 lalu, pengemplang BLBI Marimutu Sinivasan sempat diduga berada di India. Kala itu dirinya telah masuk daftar pencarian orang (DPO). Akhirnya beberapa bulan kemudian dia menyerahkan diri tapi tidak ditahan. Alasannya karena yang bersangkutan sudah sangat tua.
- Siti Hardiyanti Rukmana Alias Tutut Soeharto:
Pada dokumen yang beredar tidak disebutkan apa dasar utang Tutut Soeharto. Tapi dia disebut memiliki utang Rp 191.616.160.497, Rp 471.479.272.418, US$ 6.518.926,63 dan Rp 14.798.795.295,79. Disebutkan pula bahwa tidak ada jaminan aset dari Tutut Soeharto, yang ada hanya jaminan berupa SK Proyek.
Berdasarkan catatan detikcom pada 2006 lalu, beberapa pengutang kakap telah mengantongi SKL, salah satunya Siti Hardiyanti Rukmana. SKL merupakan bukti jaminan pembebasan dari tuntutan hukum atau yang biasa disebut release and discharge.
