Negara Timteng Sodorkan US$ 8 M untuk Obligasi Syariah RI

Negara Timteng Sodorkan US$ 8 M untuk Obligasi Syariah RI

- detikFinance
Senin, 24 Apr 2006 15:56 WIB
Jakarta - Negara-negara Timur Tengah (Timteng) menawarkan dana hingga US$ 8 miliar untuk membeli obligasi syariah atau Sukuk Indonesia. Dana dari hasil penerbitan Sukuk itu nantinya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek kelistrikan.Negara kaya raya dari Timteng kini memiliki dana yang melimpah ruah akibat tingginya harga minyak dunia. Di tengah limpahan duit, negara-negara Timteng kini tengah kelimpungan mencari tempat investasi akibat peristiwa 9/11.Kini, negara-negara Timteng tengah membidik Asia, termasuk Indonesia untuk menempatkan dana-dananya tersebut."Kami sudah kedatangan investment banker dari Timur Tengah yang menawarkan Sukuk karena mereka surplus dana setelah 9/11," ujar Menneg BUMN Sugiharto usai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kantornya, Jalan Dr Wahidin, Jakarta, Senin (24/4/2006).Pernyataan Sugiharto tersebut disampaikan berkaitan dengan rencana kunjungan kerja Presiden SBY ke Timteng mulai Selasa 25 April besok.Sugiharto menambahkan, investasi negara-negara Timteng di Indonesia belum signifikan. Indonesia pun perlu memanfaatkan kesempatan ini dengan menerbitkan Sukuk, sehingga bisa menjadi titik awal masuknya dana dari Timteng yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan sektor yang lebih riil.Dana sekitar US$ 8 miliar itu, lanjut Sugiharto, rencananya akan digunakan untuk membangun pembangkit listrik batubara untuk menggantikan pembangkit BBM. Pembangkit itu perlu diganti energi primernya untuk menekan harga pokok produksi."Kalau saja pembangkit 8.000-10.000 megawatt bisa digantikan dari BBM menjadi batubara dengan investment cost yang jauh relatif lebih rendah dibandingkan dengan energi lain, kita berpotensi hemat antara Rp 35-40 per tahun yang artinya sekitar Rp 3-4 triliun per bulan," urainya.Jika dalam dua tahun ini pembangkit konvensional itu bisa digantikan, maka PLN bisa balik modal sehingga harga pokok penjualan (HPP) bisa ditahan. Dampaknya, tarif dasar listrik (TDL) tidak perlu naik dan kalangan industri bisa meminta kepastian untuk menghitung harga pokok produksinya.Kunjungan Wapres ke CinaMengenai kunjungan Wapres Jusuf Kalla ke Cina pekan lalu, Sugiharto menjelaskan, hal itu bisa dijadikan ajang bagi BUMN karya untuk belajar dari negeri Cina. Hal-hal penting yang bisa dipelajari antara lain tentang cara BUMN Cina membangun infrastruktur dalam waktu yang cepat dan dengan dana yang relatif lebih murah.Kunjungan ke Cina itu juga untuk melihat kisah sukses Kawasan Ekonomi Khusus atau Special Economic Zone (SEZ) di Cina. Negara tersebut kini memiliki lebih dari 10 kota SEZ. Kehadiran kawasan khusus itu berhasil menaikkan pendapatan per kapita di daerah sekitarnya, bahkan jauh melebihi pendapatan per kapita nasional Cina."Apakah SEZ bisa diterapkan di Indonesia? Kita kan sudah berulang kali menggelar sidang kabinet untuk membahas hal tersebut," tambahnya. (qom/)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads