Kolom

Menata Batas Kewenangan Makroprudensial

Fathya Nirmala Hanoum - detikFinance
Rabu, 29 Des 2021 12:42 WIB
Pekerja merapihkan uang Dollar dan Rupiah di Cash Center BRI Pusat, Jakarta, Kamis (5/6/2014). Nilai tukar rupiah hingga penutupan perdagangan sore pekan ini hampir menyentuh angka Rp 12.000 per-dollar US.
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Saat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan hampir sepuluh tahun yang lalu, harapan melambung tinggi. Semua permasalahan sektor keuangan merasa bisa diselesaikan.

Kewenangan yang begitu besar yang diberikan kepada OJK diyakini bisa menjadi bekal untuk menata system keuangan agar lebih kokoh dan stabil. Dengan adanya OJK, ada pembagian tugas yang jelas antar otoritas, khususnya antara Bank Indonesia (BI) dan OJK.

Tujuan OJK terpusat pada stabilitas dan ketahanan industri keuangan beserta seluruh lembaga yang ada di dalam industri (mikroprudensial). Untuk mencapai tujuannya tersebut OJK memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi seluruh industri sektor keuangan.

Di sisi lain, BI yang kehilangan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan masih memiliki tugas di bidang moneter, sistem pembayaran, serta makroprudensial. Tugas di bidang makroprudensial kemudian diartikan bahwa BI bisa melakukan pengawasan terhadap industri keuangan - termasuk melakukan pemeriksaan - dengan tujuan menjaga stabilitas makroprudensial.

Pada awalnya pembagian tugas antara BI dan OJK dianggap jelas dan tidak akan memunculkan dispute. Tetapi dalam pelaksanaannya kemudian tidak sesederhana itu

PBI Pembiayaan Inklusif makroprudensial

Pada akhir Agustus yang lalu BI mengeluarkan kebijakan makroprudensial berupa Peraturan BI (PBI) No.: 23/13/PBI/2021 Tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan/perbankan yang ditandai oleh meningkatnya penyaluran kredit kepada UMKM oleh perbankan.

PBI No.23 Tahun 2021 sesungguhnya memiliki tujuan yang mulia dengan argumentasi yang cukup kuat. UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi UMKM terhadap PDB, dan terutama lagi dilihat dari penciptaan lapangan kerja.

Menimbang peran UMKM yang begitu besar tersebut wajar saja jika pemerintah sangat berupaya untuk membantu agar UMKM dapat terus tumbuh. Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, BI juga ingin berkontribusi mendorong tumbuh kembangnya UMKM.

Melalui PBI No.23 Tahun 2021, BI mewajibkan bank memenuhi Rasio Pembiayaan Inklusif makroprudensial dengan ketentuan paling sedikit sebesar 20% pada posisi akhir bulan Juni 2022 dan posisi akhir bulan Desember 2022. Bank harus sudah memenuhi rasio pembiayaan inklusif paling sedikit sebesar 30% sejak posisi akhir bulan Juni 2024.

BI juga menerapkan sanksi administrative kepada bank apabila tidak bisa memenuhi ketentuan Rasio Pembiayaan Inklusif makroprudensial, mulai dari teguran tertulis hingga kewajiban membayar. Meskipun memiliki itikad yang baik, PBI No.23 Tahun 2021 dinilai memiliki banyak kelemahan. Yang pertama terkait efektivitasnya mendorong pertumbuhan kredit UMKM.

PBI No.23 Tahun 2021 didasarkan asumsi permasalahan pokok rendahnya inklusi keuangan adalah semata karena lemahnya sisi suplai. Sementara kita ketahui persoalan di sisi permintaan juga sangat besar.

Lanjut ke halaman berikutnya