Ada Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Satgas BLBI Makin Pede Kejar Utang

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 26 Jan 2022 14:38 WIB
Singapore, Singapore - December 22, 2013: The Merlion fountain lit up at night in Singapore.
Singapura/Foto: Getty Images/Vincent_St_Thomas
Jakarta -

Indonesia dan Singapura telah menandatangani perjanjian ekstradisi pada Selasa (25/1). Perjanjian itu diyakini akan mempermudah kerja Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).

Perjanjian ekstradisi itu akan membuat Satgas BLBI lebih mudah mencari dan mengejar warga negara Indonesia yang terlibat kucuran dana BLBI di masa lalu. Kendalanya saat ini adalah di antara mereka ada yang menetap di Singapura.

"Dengan penandatanganan itu maka beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan, dengan perjanjian ekstradisi tersebut kita bisa selesaikan karena beberapa obligor ini ada yang menetap di Singapura," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (26/1/2022).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Satgas BLBI itu mengaku lega usai pemerintah Indonesia menjalin kesepakatan dengan Singapura. Pasalnya banyak para obligor alias pengemplang dana BLBI yang mendekam di Singapura usai kerusuhan 1998 terjadi.

Selain menetap di sana, tidak sedikit dari mereka juga mengganti statusnya menjadi warga negara Singapura. Untuk itu pemerintah kesulitan menjerat hukum kepada mereka jika perjanjian ekstradisi tidak dilakukan.

"Jadi kami besar hati sekali dan mudah-mudahan ini jadi salah satu upaya sehingga satgas BLBI bisa menggunakan apa yang telah diupayakan pemerintah yaitu ekstradisi tersebut," tutur Rio.

Satgas BLBI akan semaksimal mungkin mengejar utang obligor dan kreditur senilai Rp 110,45 triliun. Masih ada waktu sampai Desember 2023.

"Masalah apakah nanti waktunya di akhir 2023 bisa selesai atau tidak, kami akan berusaha semaksimal mungkin," imbuhnya.

Sebagai informasi, perjanjian ekstradisi diteken saat melakukan pertemuan Leader's Retreat di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1). Pertemuan dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.

Dalam perjanjian ekstradisi, status warga negara pelaku kejahatan yang berubah tidak dapat mengecualikan pelaksanaan ekstradisi, mengingat pelaksanaan ekstradisi harus dilakukan berdasar status kewarganegaraan pelaku ketika tindak kejahatan terjadi.

Dengan demikian, pemberlakuan perjanjian ekstradisi buronan akan menciptakan efek gentar bagi pelaku tindak kriminal di Indonesia dan Singapura.

Simak Video 'Kesepakatan-kesepakatan RI-Singapura: FIR Sampai Ekstradisi':

[Gambas:Video 20detik]



(aid/zlf)