Terkuak! Eks Direktur Bongkar Carut-Marut di Bumiputera 1912

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Jumat, 11 Feb 2022 17:45 WIB
Kantor Pusat AJB Bumiputera
Ilustrasi/Foto: Soraya Novika/detikcom
Jakarta -

Mantan Direktur SDM dan Umum Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Ana Mustamin menyampaikan Surat Terbuka untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan judul Jangan Ada Dusta di Antara Kita, Ana menyebut surat tersebut demi membela harga diri dan martabat orang Bumiputera.

Ana tergerak menyampaikan surat tersebut saat Kepala Eksekutif IKNB OJK Riswinandi rapat dengan DPR awal Februari ini. Dalam rapat itu ada rencana melikuidasi AJB Bumiputera 1912.

Dalam surat tersebut, Ana menyebut OJK mengirim konsultan ke Bumiputera sebelum Pengelola Statuter diturunkan. Selain itu ada konsorsium konsultan yang dipimpin Paribas Internastional.

"Di dalamnya ada konsultan hukum, konsultan aktuaria, konsultan pemasaran, konsultan SDM, konsultan properti, dan konsultan komunikasi. Semua konsultan papan atas, yang kami tahu honornya gila-gilaan, melibatkan personil dari 3 negara di luar Indonesia. Tapi kami menyambut baik, demi sebuah rencana besar bernama 'restrukturisasi' dan 'transformasi'. Apalagi konsultan ini diterjunkan langsung OJK," tulis Ana dikutip dari surat terbuka, Jumat (11/2/2022).

Ana juga menjelaskan Pengelola Statuter telah memberhentikan 1.000 lebih karyawan AJB Bumiputera 1912 se-Indonesia melalui skema gloden shakehand, dan dibentuk PT Bumiputera Life. Menurut Ana, perusahaan tersebut bukan bagian dari entitas Bumiputera dan tidak sama sekali memiliki saham pada perusahaan yang kini menjadi Bhinneka Life.

"Kami besar di perusahan mutual, dan tahu di mana titik kritis operasional perusahaan rakyat ini. Premi income Bumiputera rata-rata 5 triliun per tahun. Dengan perusahaan di run-off, ujung tombaknya diserahkan ke pihak lain, sistemnya dipreteli, produknya dikloning, Bumiputera kehilangan potensi penghasilan sebesar Rp 10 triliun selama 2 tahun. Dalam pikiran kami, sebentar lagi Bumiputera akan kesulitan likuiditas, karena produksi baru terhenti, aset masih sebagian besar non likuid (aset properti), dan itu berarti akan terjadi 'bencana' klaim," tulisnya.

Halaman berikutnya soal skema rights issue. Langsung klik