.webp)
Dana yang terkumpul di BPJS Ketenagakerjaan memang bisa diinvestasikan oleh lembaga tersebut, baik di surat utang, saham, reksa dana, deposito maupun investasi langsung. Tapi dia pastikan itu dikelola secara hati-hati.
"Uang di BPJS itu sudah diatur ketat pengembangannya, pengembangan uang di BPJS itu rata-rata sangat konservatif karena tidak bisa sebebas misalnya uang di perbankan umum ya," tambahnya.
Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya mempertanyakan urgensi diterbitkannya Permenaker 2/2022. Sebab, di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) dan merebaknya varian Omicron, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) masih tinggi. Sejalan dengan itu, JHT menjadi tumpuan para korban PHK untuk bertahan hidup.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah kekurangan anggaran sehingga mau 'meminjam' dana JHT yang sejatinya adalah milik pekerja yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karenanya JHT ditahan hingga pekerja memasuki usia pensiun, yaitu 56 tahun baru bisa mencairkan haknya secara penuh.
"Jadi pertanyaannya apakah jangan-jangan ini adalah pengumpulan uang rakyat akibat dana negara yang sudah tidak ada lagi untuk mencukupi untuk mempersiapkan gelombang COVID-19 atau pembangunan-pembangunan lainnya? Itu pertanyaan, jadi sengaja ditahan tidak boleh diambil JHT kemudian digunakanlah dana-dana ini, dipinjam nanti oleh negara," katanya dalam konferensi pers virtual, Sabtu (12/2/2022).
Pihaknya mencemaskan hal tersebut dan akan menolak keras jika benar dana JHT yang terkumpul di BPJS Ketenagakerjaan digunakan untuk menalangi belanja pemerintah.
"Kami menolak keras penggunaan dana JHT, dana jaminan pensiun, dan dana-dana jaminan sosial lainnya di BPJS Ketenagakerjaan digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan program-program mercusuarnya yang karena dananya tidak ada lagi di kas negara," paparnya.
(toy/ara)
