Dana Haji dan Social Impact Investment

Perkembangan SDGS-SRI Nasional dan Internasional

Dalam melihat perkembangan SDGs di dunia, ke-17 tujuan global di atas berfungsi sebagai indikator pembangunan yang perlu dikaji baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Konsep SDGs sendiri bersifat global dan tidak hanya berlaku secara eksklusif pada belahan- belahan dunia tertentu saja.

PBB sebagai suatu lembaga kolektif yang difasilitasi oleh banyak negara di dunia menargetkan SDGs agar dapat dicapai baik oleh negara maju ataupun berkembang.

Melihat dari data yang keluar pada tahun 2021 kemarin, indikator-indikator pembangunan dan perkembangan sebagai bentuk perealisasian SDGs dari berbagai belahan dunia menunjukkan hasil yang beragam. Hal ini masih terhitung wajar dikarenakan tingkat kemajuan yang berbeda-beda dari masing-masing negara di dunia serta adanya pengaruh pandemi. Selain itu target yang ditentukan PBB dalam perwujudan SDGs secara global sendiri berlangsung hingga 2030 - terbilang masih ada cukup banyak waktu.

Hal ini berbeda dengan tren SRI global yang mengalami peningkatan. Melalui laporan SRI global pada tahun 2020, peningkatan investasi berkelanjutan dunia pada 2 (dua) tahun terakhir terjadi secara signifikan di mana hingga menyentuh angka 15%. Fenomena ini seakan-akan mengesampingkan fakta bahwa COVID-19 telah memberikan dampak krusial pada pertumbuhan ekonomi dunia.

Perkembangan SDGs di Indonesia sendiri telah menjadi perhatian pemerintah dengan dicetuskannya Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ke-17 koleksi tujuan SDGs tersebut telah diintegrasikan pada perencanaan pembangunan nasional dan daerah melalui penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020- 2024. Melalui RPJMN, pemerintah merealisasikan pencapaian SDGs nasional maupun regional melalui rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD), yang sudah diberlakukan sejak tahun 2020 pada berbagai wilayah di Indonesia.

Tidak hanya itu, peran stakeholder lainnya juga memberikan dampak yang cukup esensial dalam mengawasi serta mendesak pemerintah guna merealisasikan perkembangan nasional-regional bernafaskan prinsip-prinsip SDGs. Secara sinergis, para pemangku kebijakan yang terdiri dari pemerintah dan parlemen; intelektual dan akademisi; filantropi dan enterpreneur; serta organisasi dan media mainstream ini berperan serta dalam mewujudkan Indonesia yang merealisasikan SDGs.

Sebagai contoh pada sektor intelektual dan akademisi, telah banyak didirikannya SDGs Center di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, sebagai upaya pengembangan, penelitian, serta pengedukasian. SDGs Center ini tidak hanya terbuka untuk civitas academica -nya saja tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat secara umum.

Pengidentifikasian dampak sosio-ekonomis investasi dana haji di Indonesia dengan keterkaitannya pada SDGs, SRI, dan SII

Dampak sosio-ekonomis dari investasi dana haji dapat dikaitkan dengan konsep SII melalui pengkajian disiplin ekonomi makro maupun mikro. Investasi dana haji dapat berperan positif dalam perkembangan ekonomi makro, seperti: a) meningkatkan kesejahteraan dengan mengentaskan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta memulihkan distribusi pendapatan dan kekayaan; b) meningkatkan kemajuan ekonomi dengan menurunkan derajat in- efektivitas, mencegah adanya defisit anggaran, dan mengurangi anggaran belanja
pemerintah.

Dalam perkembangan ekonomi mikro, investasi dana haji juga dapat memberikan andil yang signifikan seperti: a) meningkatkan surplus produsen dengan menurunkan biaya produksi dan margin pembiayaan; b) meningkatkan surplus konsumen dengan meningkatnya supply barang privat dan publik; c) menjaga sustainabilitas nasional dengan meningkatkan kegiatan sosial- keagamaan dan keimanan.

Berbagai dampak positif investasi dana haji tersebut merupakan refleksi dan implikasi berbagai penelitian mengenai investasi berkelanjutan (SRI). Penelitian- penelitian ini utamanya bertujuan untuk mencari tahu keberhasilan serta keefektifan upaya pemberdayaan dana haji oleh pemerintah yang dilakukan dengan penginvestasian melalui BPKH.

Pada aspek makro misalnya, data yang diambil pada penelitian mengenai hubungan antara dampak SBSN, Surat Utang Negara (SUN), dan Sukuk Korporasi (SKORP) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menyatakan bahwa SBSN lebih kuat berkorelasi dengan PDB. Ini mengimplikasikan bahwa SBSN lebih berpengaruh terhadap PDB meskipun kuantitas SUN yang paling besar.

Sedangkan dalam aspek ekonomi mikro, data yang diambil dari penelitian membuktikan bahwa investasi dana haji yang disalurkan melalui BUMN (PT. Permodalan Nasional Madani - PNM) pada nasabah (pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil) terbukti efektif dalam membantu mengembangkan perekonomian. Dari penelitian yang kami lakukan diperoleh temuan bahwa terdapat korelasi yang kuat di antara jangkauan nasabah, pembiayaan, asset yang dimiliki BUMN dan dana.

Dengan kata lain kami menyimpulkan bahwasanya agar dapat menjangkau nasabah (MSE) perlu adanya pembiayaan (IMF), dan pembiayaan akan memperkuat aset yang dimiliki oleh BUMN (ASSET), sedangkan agar proses itu semua dapat berjalan diperlukan dana (dalam hal ini investasi dana haji selaku FUND) sebagai sumber pembiayaan.

Berbagai pembahasan investasi dana haji dari sudut pandang SII dan SRI ini merupakan bentuk peningkatan perekonomian dan perbaikan kesejahteraan sosial-ekonomi-keagamaan yang sesuai dengan esensi Pancasila sila kelima: adil dan merata. Hal ini menyiratkan bahwa investasi dana haji di Indonesia sudah selaras dengan azas 5P SDGs yaitu people, prosperity, planet, peace, and partnership serta Maqashid Syariah yang mengedepankan responsible investment.

Sebagai penutup, harapan penulis dalam menyampaikan artikel ini adalah semoga hal-hal yang disampaikan sebelumnya dapat menjadi masukan untuk pembuatan kebijakan yang lebih baik oleh pemerintah baik pada taraf nasional-regional melalui pemberdayaan investasi dana haji. Tentunya kita semua berharap bahwa pengelolaan dana haji semakin membaik dari waktu ke waktu.

Oleh Dr. Beny Witjaksono
Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas