.webp)
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Andie Megantara mengatakan, pihaknya dengan Kementerian Kesehatan akan merancang revisi aturan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada April hingga Juni 2022.
Ia menjelaskan target jangka pendeknya, aturan itu bisa selesai direvisi pada Juli 2022.
"Revisi Perpres 82/2018 dan peraturan turunannya dilakuan April hingga Juni, diharapkan dapat selesai di bulan Juli 2022," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam paparannya, akan ada sinkronisasi layanan kesehatan BPJS Kesehatan. Sinkronisasi itu mulai dari transformasi layanan rujukan (pilar 2), transformasi sistem kesehatan kesehatan (pilar 3) dan transformasi SDM kesehatan (pilar 5).
Sebagai tindak lanjut dari sinkronisasi itu, akan tertuang dalam revisi Perpres Nomor 82/2018 dan peraturan pelaksanaannya. Revisi itu akan mengatur beberapa kebijakan, mulai dari manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga tarif layanan.
"Satu manfaat manfaat JKN (KDK, KRIS urun biaya), kedua pendanaan JKN, ketiga mekanisme belanja JKN, rujukan, dan tarif layanan," tuturnya.
Lebih lanjut, keempat mengatur tata cara Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ), kelima mengatur kelembagaan JKN, keenam koordinasi monitoring evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan JKN.
"Ketujuh pencegahan, pendeteksi dan penindakan, kesalahan kecurangan dan korupsi (P3K3 JKN)," tutupnya.
Sebagai informasi, memang belakangan diketahui belum ada hilal kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Sementara ini ketentuan mengenai iuran masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
(dna/dna)
