Jadi Korban PHK, Masih Harus Bayar Iuran BPJS Kesehatan?

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Selasa, 21 Jun 2022 18:30 WIB
Merayakan hari jadinya yang ke-100, anak usaha PT Pelni (Persero) yang bergerak di bidang kesehatan meresmikan fasilitas Klinik Eksekutif Heritage yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk peserta BPJS.
Iuran BPJS Kesehatan/Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Iuran BPJS Kesehatan telah menjadi iuran wajib tiap bulan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Namun, pembayaran iuran itu bisa jadi masalah bila peserta yang bersangkutan jadi korban PHK.

Tanpa penghasilan jelas membayar iuran akan sangat sulit. Namun jangan khawatir, sebab iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang jadi korban PHK bisa ditanggung pemerintah.

Bagi korban PHK yang sudah sampai 6 bulan tak dapat gaji dan menunggak iuran BPJS diperbolehkan mengajukan diri masuk kategori PBI alias penerima bantuan iuran. Caranya cukup melaporkan bukti pernah bekerja dan terkena PHK selama 6 bulan.

"Peserta yang sudah tidak ditanggung oleh pemberi kerja karena berakhirnya hubungan kerja wajib berpindah status menjadi peserta PBPU," tulis Buku Panduan Layanan BPJS Kesehatan.

Adapun syarat perubahan jenis kepesertaan

a. Pekerja berhenti sebagai PPU yang ditunjukkan dengan status peserta dinonaktifkan oleh Badan Usaha atau menunjukkan dokumen PHK;

b. Peserta PPU yang beralih menjadi Peserta PBPU/BP pada bulan berjalan sebelum dinonaktifkan, maka pembayaran iuran baru dapat dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya dan status kepesertaan sebagai PBPU akan aktif sejak iuran dibayarkan;

c. Ketentuan peralihan menjadi PBPU BP:
1) Tidak dikenakan masa administrasi 14 hari jika peserta membayar iuran dalam N+1 sejak dinonaktifkan;
2) Tidak dikenakan masa administrasi 14 hari jika peserta membayar iuran lebih dari N+1 atas kewajiban iuran sejak dinonaktifkan; atau
3) Dikenakan administrasi 14 hari jika peserta membayar iuran lebih dari N+1 atas kewajiban iuran pada bulan berjalan.

d. Melengkapi persayaratan sebagai berikut:
1) Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
2) Buku rekening tabungan BNI, BRI, BTN, Mandiri dan BCA (dapat menggunakan rekening tabungan Kepala Keluarga/anggota keluarga dalam Kartu Keluarga/penanggung).

Meski demikian, peserta korban PHK akan kembali diwajibkan untuk membayar iuran bila yang bersangkutan sudah kembali bekerja. Namun bila peserta tidak dapat kembali bekerja atau tidak mampu untuk membayar iuran, maka yang bersangkutan berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan.

Jadi sudah paham kan detikers, korban PHK tidak diwajibkan membayar iuran BPJS Kesehatan selama waktu tertentu.

(fdl/fdl)