ADVERTISEMENT

Cara Penghitungan Denda BPJS Kesehatan, Bisa Sampai Rp 30 Juta!

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Rabu, 21 Sep 2022 10:21 WIB
Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan pembatalan kenaikan iuran tersebut menuai beragam respon dari masyarakat.
Tak Bayar Iuran BPJS Kesehatan Bisa Didenda/Foto: Wisma Putra
Jakarta -

Setiap peserta BPJS Kesehatan memiliki kewajiban untuk membayar iuran tepat waktu setiap bulannya. Untuk itu, para peserta harus lebih cermat dalam membayarkan iuran BPJS Kesehatan.

Sebab sekarang ini peserta BPJS Kesehatan bisa saja terkena denda bila mana menunggak iuran peserta. Bahkan pihak BPJS Kesehatan bisa mengenakan denda hingga Rp 30 juta atau 5% dari perkiraan biaya paket penyakit yang diderita peserta (INA-CBGs) kepada peserta yang menunggak bayar iuran.

Lantas seperti apa hitung-hitungan denda BPJS Kesehatan yang bisa sampai Rp 30 juta tersebut?

Perlu diketahui bahwa keputusan terkait pemberian denda ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan yang sekaligus menggugurkan Perpres sebelumnya Tahun 2018.

Mengutip Perpres tersebut, denda tidak akan berlaku bagi peserta yang belum pernah menerima layanan rawat ini. Denda hanya berlaku bagi peserta yang saat diberhentikan kepesertaannya secara sementara sempat menerima layanan rawat inap dan dalam 45 hari aktif kembali atau setelah membayar iuran BPJS Kesehatan, kepesertaannya aktif kembali.

"Dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b), Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya," tulis ayat 5 pasal 42 Perpres tersebut.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa peserta tidak akan mendapat denda BPJS Kesehatan jika terlambat membayar iuran kepesertaan per bulan. Iuran seharusnya dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Namun jika peserta tidak membayar iuran bulanan maka peserta tidak bisa mendapat layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Sebab, status kepesertaan akan berubah jadi non-aktif.

Nah, ketika peserta sudah kembali membayar iuran, peserta harus menunggu sampai lebih dari 45 hari sebelum mengajukan klaim layanan rawat inap. Jika layanan rawat inap diajukan kurang dari 45 hari setelah status kepesertaan aktif, maka ada denda rawat inap BPJS Kesehatan yang harus dibayar.

Meski demikian, tarif denda 5% atau hingga Rp 30 juta hanya berlaku untuk peserta Non-Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP). Sebab, iuran ketiga kelompok ini dibayarkan oleh pemerintah.

"Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar 5% dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs) berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: a) jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan b) besar denda paling tinggi Rp 30.000.000," terang ayat 6 pasal 42.

Bagaimana dengan peserta yang menunggak dan belum pernah menerima layanan rawat inap?

Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak pembayaran iuran akan diberhentikan kepesertaannya sementara waktu.

"Dalam hal Peserta dan/atau Pemberi Kerja tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya," tulis ayat 1 pasal 42 perpres tersebut.

Untuk mengaktifkan kembali kepesertaan di BPJS Kesehatan maka peserta wajib membayarkan iuran yang mengalami tunggakan. Pembayaran Iuran tertunggak ini dapat dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta.

"Untuk mempertahankan status kepesertaan aktif, Peserta wajib melunasi sisa Iuran bulan yang masih tertunggak sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf c seluruhnya paling lambat pada tahun 2021," jelas ayat 3b pasal 42.

Jadi detikers, jangan sampai lupa bayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya ya!

Lihat video 'Hati-hati! Nunggak Iuran BPJS Kesehatan Bisa Kena Denda Rp 30 Juta':

[Gambas:Video 20detik]



(fdl/fdl)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT