.webp)
Daftar bank yang ikut dalam program layanan BI Fast kembali bertambah. Setidaknya ada 10 bank yang baru masuk dalam daftar bank yang ikut di BI Fast.
Dengan begitu 10 bank yang baru masuk BI Fast tersebut bisa memasang tarif transfer antar bank Rp 2.500.
Bank-bank tersebut merupakan mitra dari PT Rintis Sejahtera. Bergabungnya bank tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen kerjasama layanan BI-Fast Tahap IV melalui Multi-tenancy Infrastruktur Sharing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Enam di antaranya merupakan bank konvensional yakni Bank Index, BPD Sumsel Babel, BPD nagari, BPD Kalbar, BPD DIY, serta MNC Bank. Sementara empat bank lainnya berasal dari bank Unit Usaha Syariah yaitu BPD Sumsel Babel Syariah, BPD Nagari Syariah, BPD Kalbar Syariah, serta BPD DIY Syariah. Bank- bank tersebut didukung oleh bank sponsor antara lain BCA, Mandiri, BNI, dan BSI.
Direktur Marketing PT Rintis Sejahtera, Suryono Hidayat menyampaikan, layanan ini diharapkan dapat memberikan efisiensi layanan pembayaran digital dan service level yang tinggi bagi bank mitra di tengah disrupsi pandemi dan dampak ketidakpastian kondisi geopolitik global.
"Kalo bank itu belum masuk ke BI-Fast, kan biayanya masih pakai harga lama (Rp 6.500). Mereka malu gimana ke customernya. Oleh karena itu mereka berlomba-lomba supaya bisa implementasi BI-Fast ke Rp 2.500," kata Suryono, kepada media, di Fairmont Hotel, Selasa (27/09/2022).
Lebih lanjut Suryono menyampaikan, saat ini terhitung telah ada 15 bank yang berkomitmen untuk bergabung pada program tahap 5 dan 6 mendatang.
"Secara total ada 26 mitra bank yang telah memilih PT Rintis Sejahtera sebagai mitra untuk menggunakan layana BI- Fast," jelasnya.
Direktur Utama BPD DIY, Santoso Rohmad, menyampaikan, bergabungnya BPD DIY sebagai peserta BI-Fast merupakan bagian dari kontribusi bank daerah dalam percepatan digitalisasi sistem keuangan nasional. Apalagi, BPD merupakan garda terdepan di dalam sistem pembayaran keuangan pemerintah daerah. Dari retribusi, pajak kendaraan, pajak yang lain-laim, termasuk BPD, dan juga termasuk memfasilitasi UMKM,
"Tentu itu merupakan tantangan tersendiri bagi kami. Bagaimana kalau yang lain sudah transaksi Rp 2.500, kita masih Rp 6.500. Tentu itu merupakan tantangan bagi kami yang memiliki UMKM cukup banyak di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Santoso.
Dalam hal ini, Santoso menyebut, khususnya untuk UMKM pedesaan yang belum terjamah bank-bank di perkotaan, kerjasama ini menghadirkan manfaat yang begitu besar. Tentunya hal ini juga memberikan manfaat terhadap peningkatan ekonomi daerah.
"Sehingga semua UMKM, semua pariwisata kami digitalkan," tambahnya.
(das/das)
