BPR Mau Minta Perpanjangan Relaksasi Restrukturisasi Kredit ke OJK

ADVERTISEMENT

BPR Mau Minta Perpanjangan Relaksasi Restrukturisasi Kredit ke OJK

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Jumat, 21 Okt 2022 11:39 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Restrukturisasi Kredit/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk bisa memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit. Salah satu yang meminta kebijakan tersebut diperpanjang ialah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo).

Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah mengaku akan memperjuangkan berbagai kepentingan industri BPR dan BPRS, salah satunya terkait dengan perpanjangan POJK No. 17 Tahun 2021 yang akan berakhir pada Maret 2021. Regulasi itu tentang relaksasi restrukturisasi kredit akibat dampak Pandemi Covid-19, salah satunya industri BPR dan BPRS yang mendapatkan fasilitas itu.

"Relaksasi restrukturisasi kredit dalam POJK 17 akan berakhir pada Maret 2023, kami akan meneruskan perjuangan pengurus Perbarindo sebelumnya agar kebijakan ini diperpanjang untuk menjaga stabilitas kinerja perbankan, khususnya industri BPR dan BPRS," tuturnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/10/2022).

Selain itu, pihaknya akan mengawal RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk memberikan masukan yang terkait dengan industri BPR dan BPRS.

"Kami terus memperjuangkan perpanjangan POJK 17 dan RUU P2SK. Itu salah satu yang akan kami perjuangkan dari berbagai hal terkait dengan dinamika regulasi perbankan," jelas dia.

Tedy Alamsyah sendiri terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Perbarindo periode 2022 - 2026 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Perbarindo yang digelar di Yogyakarta pada 19 - 21 Oktober 2022.

Munas XI Perbarindo yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini memiliki salah satu agenda utama, yaitu pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengawas dan Pengurus Harian DPP Perbarindo periode 2022 - 2026.

Sekitar 680 anggota Perbarindo yang hadir dalam Munas XI secara aklamasi memilih Tedy sebagai ketua umum. Selanjutnya pembentukan formatur dan komisi. Laporan hasil rapat komisi disahkan dalam sidang pleno. Selanjutnya, Ketua Umum Perbarindo, Pengurus Harian DPP, dan Dewan Pengawas Perbarindo masa bakti 2022 - 2026 dilantik pada Kamis (20/10/2022).

"Awalnya anggota Perbarindo masih menghendaki Bapak Joko Suyanto untuk kembali menjadi ketua umum. Namun, Pak Joko lebih menginginkan adanya regenerasi dan kaderisasi di organisasi ini. Kemudian, dalam Munas ini, anggota Perbarindo mendorong saya untuk menggantikan Pak Joko dengan berbagai alasan," ujar Tedy.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT