.webp)
Komentar juga ramai di artikel detikcom. Pembaca juga mempertanyakan, bagaimana karyawan yang sudah memiliki asuransi swasta tetapi tetap diwajibkan memiliki dan membayar BPJS Kesehatan.
"Bukankah saat ini para karyawan swasta sudah memiliki Asuransi Swasta sendiri tapi tetap membayar iuran BPJS sedangkan manfaat BPJS-nya tidak dipakai? Jadi swasta bisa dikatakan 'nyumbang' selama ini. Lalu ke depannya mau dibuat bagaimana lagi skemanya?" ujar akun Dup***.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembaca lain juga mempertanyakan, konglomerat yang seperti apa yang tidak diperbolehkan menggunakan manfaat dari BPJS. Sementara semua level jabatan di perusahaan diwajibkan memiliki BPJS Kesehatan.
"Masyarakat mampu itu kategorinya seperti apa? Gaji diatas Rp 10 juta? Rp 100 juta? Atau Rp miliar per bulan? BPJS dihimbau untuk masyarakat penghasilan rendah, tapi semua karyawan perusahaan baik dari level office boy sampai general manager diwajibkan ikut dan bayar iuran BPJS loh.. apa artinya seorang GM kalau sudah ikut BPJS tidak boleh memakai fasilitas BPJS?" tulis akun Suyan***.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta agar nantinya masyarakat mampu bisa membayar biaya perawatan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan asuransi swasta.
"Kerja sama dengan asuransi swasta mengkombinasikan pembayaran BPJS Kesehatan. Jadi tidak semua ditanggung BPJS khususnya untuk masyarakat berpenghasilan tinggi atau masyarakat mampu, sehingga BPJS bisa kita prioritaskan ke masyarakat tidak mampu," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (22/11/2022).
Ia harapkan, dengan begitu masyarakat mampu tidak membebani BPJS Kesehatan dan negara. Tujuannya agar BPJS Kesehatan fokus untuk melayani masyarakat yang tidak mampu.
"Kita ingin memastikan ke depannya layanan BPJS sustainable integrasi dengan asuransi swasta harus terjadi, sehingga pemerintah konsentrasi melayani masyarakat tidak mampu, sedangkan masyarakat mampu diharapkan meng-cover premi asuransinya dengan premi asuransi swasta," jelasnya.
"Sehingga masyarakat mampu tidak membebani BPJS dan negara tetapi membayar sendiri ke asuransi swasta," lanjutnya.
(ada/ara)
