Biar Nggak Bobol, Pengawasan Industri Keuangan Harus Menyeluruh!

ADVERTISEMENT

Biar Nggak Bobol, Pengawasan Industri Keuangan Harus Menyeluruh!

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Selasa, 29 Nov 2022 17:34 WIB
Pengunjung melihat-lihat pameran Indonesia Banking Expo 2014 di JCC, Jakarta, Kamis (28/08/2014). IBEX 2014 adalah sebuah pameran industri perbankan, jasa keuangan dan para pelaku industri perbankan juga perusahaan binaan perbankan.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Pengawasan terintegrasi semakin dibutuhkan untuk mendeteksi risiko industri keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan, mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta mengantisipasi dampak gejolak ekonomi global.

Upaya pengawasan terintegrasi ini diperlukan untuk meningkatkan kesehatan industri jasa keuangan serta turut mendukung peran perlindungan konsumen dan masyarakat.

Teuku Riefky, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, mengatakan industri keuangan di dalam negeri terus bertumbuh. Oleh karena itu, integrasi pengawasan keuangan semakin hari semakin dibutuhkan dan perlu untuk terus diperkuat agar industri keuangan semakin sehat.

"Tidak hanya produk keuangan konvensional, pertumbuhan juga terjadi di industri keuangan digital dan produk lainnya. Pengawasan terintegrasi dapat mendeteksi secara menyeluruh (risiko dalam sistem keuangan-red)," jelasnya, di Jakarta, pekan ini.

Di sisi lain, pengawasan terintegrasi juga diharapkan dapat menjaga stabilitas sektor keuangan terhadap risiko dari kegiatan konglomerasi lembaga jasa keuangan yang menawarkan lebih dari satu produk, seperti perbankan, asuransi, fintech hingga investasi di pasar modal.

Seperti diketahui, untuk pengawasan terintegrasi, OJK sudah menerbitkan ketentuan mengenai penataan konglomerasi keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

Selain POJK konglomerasi, sebelumnya OJK juga sudah menerbitkan ketentuan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi melalui POJK 17 tahun 2014 dan Perizinan secara elektronik di Sektor Jasa Keuangan melalui POJK 26 tahun 2019. POJK ini mengatur sistem pelayanan perizinan satu pintu dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT