.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mendorong peningkatan cadangan devisa seiring dengan ekspor yang positif. Oleh karena itu, Jokowi berencana menambah sektor yang wajib parkir devisa di dalam negeri.
Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan bersama para menteri koordinator, menteri dan Bank Indonesia. Hal itu sebagai respons Sri Mulyani saat ditanya awak media terkait durasi parkir devisa di dalam negeri.
"Kita akan melakukan perubahan terutama menyangkut scope-nya, nanti kita berkoordinasi dengan para menko dulu ya untuk membahasnya, kalau untuk aturan dari sisi Indonesia dengan yang lain-lain, nanti kita bahas," kata Sri Mulyani di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (12/1/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita akan bahas bersama dengan para Menko dan kementerian dan Bank Indonesia," sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Jokowi meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 diperbaiki.
"Ekspor yang selama ini terus positif perlu diikuti dengan peningkatan cadangan devisa. Oleh karena itu Bapak Presiden meminta agar PP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor untuk diperbaiki," katanya dalam konferensi pers.
Dia mengatakan, saat ini hanya sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan yang diwajibkan devisanya masuk di dalam negeri.
"Nah ini kita akan masukkan juga beberapa sektor, termasuk sektor manufaktur. Dengan demikian kita akan melakukan revisi," katanya.
Lihat juga video 'Sri Mulyani Pede RI Tak Masuk Jurang Resesi Tahun Ini, Apa Alasannya?':
