PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) telah mengantongi suntikan dana Rp 4,13 triliun dari hasil penerbitan Rights Issue dan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebelumnya.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengharapkan dari PMN yang diberikan Pemerintah, Bank BTN dapat bersinergi dan memberi nilai tambah namun tetap memprioritaskan kesehatan neraca keuangannya dalam menjawab tantangan sektor perumahan.
"Jadi saya berharap, BTN tentu untuk bisa bersinergi dan memberi nilai tambah tapi BTN harus sehat, kalau anda sakit, sama kalau anda sakit punya Covid, mau join sama malah bisa nularin semua. So the first and the most important conditions BTN harus menjadi nilai tambah, anda harus sehat anda harus well governed, anda harus efisien,anda harus better manage, anda harus kompetitif anda baru memiliki nilai tambah," kata Sri Mulyani, ditulis Minggu (29/1/2023).
Pada rapat kerja BTN yang khusus membahas target dan inisiatif Bank BTN tahun 2023 tersebut, Sri Mulyani menekankan pentingnya Bank BTN terus menjaga neraca keuangannya pada sisi fundamental meskipun diberikan amanah oleh Pemerintah untuk mendukung program perumahan yang ditetapkan Pemerintah.
"Kita semuanya bisa ditugasi negara untuk tujuan apapun, tapi kalau kita ditugasi untuk menjadi professional adalah menjalankan amanah secara benar, efisien, tidak mudah puas dan terus haus terhadap prestasi dan meningkatkan serta menjaga tata kelola serta keuangan anda," kata dia.
Dia menilai, dalam menetapkan target-target pencapaian dari penggunaan dana Rights Issue tidak dipersempit hanya pada penyaluran kredit ke perumahan, namun harus lebih luas dari target akumulasi sebesar 1,32 juta unit yang ditetapkan tercapai pada tahun 2025.
"Anda BUMN, tidak bekerja sekedar cari untung, keuangan tetap harus harus dijaga tapi its the not only objective, anda punya idealisme , membangun Indonesia, menyejahterakan masyarakat dari sisi keuangan, jalankan amanah itu dengan baik istiqomah menjadi mortgage company terbaik di ASEAN dan membuat rakyat dan Indonesia bangga kepada anda," ujarnya.
Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan, Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo dan Wakil Komisaris Utama, Iqbal Latanro menandatangani Kontrak Kerja Manajemen tahun 2023 yang memasukan target-target dari KPI Rights Issue. "Kami akan memastikan amanah yang telah diberikan akan kami laksanakan dengan penuh kesungguhan hingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata yaitu memiliki rumah dengan cepat, mudah dan murah," kata Haru.
KPI Rights issue yang dimaksud Haru meliputi diantaranya peningkatan penyaluran KPR secara akumulatif dari tahun 2021-2024 menjadi 1,32 juta unit, peningkatan profitabilitas, perbaikan rasio permodalan, rasio kualitas kredit, peningkatan kontribusi dividen dan pajak untuk negara serta penciptaan inovasi bisnis.
Sementara untuk tahun 2023, Haru menilai terdapat sejumlah tantangan yang menghadang perekonomian dan bisnis perbankan, diantaranya ketatnya likuiditas dan kenaikan suku bunga acuan serta persaingan baik dari sisi suku bunga kredit maupun tabungan hingga tren transaksi digital yang menjadi prilaku baru nasabah.
Oleh sebab itu pada Rapat Kerja dengan tema Digital Disruption to Expand Mortgage and Beyond tersebut, Haru menegaskan perlunya transformasi digitalisasi bisnis yang diiringi dengan transformasi leadership.
Dia menyebut BTN berkomitmen untuk mengembangkan Digital Channel ekosistem yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi hunian.
Saat ini Bank BTN telah memiliki BTN Property, BTN Property for Developers & BTN Smart Residence yang dapat memberikan kenyamanan bagi Nasabah mencari rumah yang diinginkan sekaligus dapat memberikan jasa after sales kepada Nasabah.
"BTN menciptakan sebuah ecosystem perumahan yang dapat diakses hanya dalam genggaman tangan. pengembangan ini akan terus dilakukan sebagai bagian komitmen Bank BTN menjadi the best mortgage Bank in Southeast Asia 2025," kata Haru.
Adapun target tahun 2023 Haru menjelaskan, diantaranya, kredit tumbuh sekitar 9%, sementara Dana Pihak Ketiga tumbuh sekitar 8 %, sementara laba bisa meningkat sekitar 8% serta NPL bisa ditekan di bawah 3%.
(kil/das)
