Holding Bank BUMN Paling Minim Dampak Sosial & Politik

Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan segera menerapkan kebijakan kepemilikan tunggal atau single presence policy (SPP). Pemerintah yang kini punya bank BUMN pun harus segera membuat strategi demi menaati aturan BI tersebut.Apa yang harus dilakukan pemerintah? Dirut BNI Sigit Pramono mengungkapkan bahwa pemerintah punya tiga pilihan. Namun dari tiga pilihan itu, yang paling minimal dampaknya adalah membentuk holding."Jangka pendek, yang paling minimal dampak politis dan sosialnya ya, membentuk holding," ujar Sigit saat ditemui disela-sela pelantikan anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (11/8/2006) malam.Sementara untuk jangka panjang, pemerintah disarankan untuk segera memutuskan apakah merasa masih memerlukan bank BUMN atau tidak."Kalau perlu jumlahnya berapa dan bidang usahanya apa. Itu lho, yang harus dijawab dulu, karena yang pemilik kan banyak, Menneg BUMN, Menkeu, DPR dan masyarakat. Semua merasa menjadi pemilik," cetus Sigit. Ketua Himbara ini mengakui bahwa pembatasan kepemilikan memang harus dilakukan. Ia mencontohkan di negara yang paling liberal yakni AS pun, seseorang atau sebuah perusahaan hanya bisa memiliki maksimal 25 persen saham bank. "Kalau di kita kan bisa 95 persen, imbuhnya. Namun Sigit menggarisbawahi bahwa sebagai manajeman, ia hanya bisa memberikan rekomendasi. "Tergantung pemilik (bank), bukan kami," tegasnya. (qom/)