.webp)
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan ada 4 dana pensiun (dapen) BUMN yang terindikasi bermasalah dan bisa dibawa ke ranah hukum. Empat dapen BUMN ini sedang diinvestigasi secara mendalam oleh pihaknya.
Secara umum, pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan sejauh ini Kementerian BUMN menemukan ada 22 dapen BUMN yang memiliki rasio kecukupan dana (RKD) di bawah 100%.
"Jadi ada 22 dapen yang secara RKD di bawah 100%. Nah itu kita lagi hitung mungkin (kekurangan RKD) di kisaran Rp 7-15 triliun atau sekitar Rp 12 triliun," papar Tiko ditemui di Gedung DPR Jakarta, Senin (5/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Tiko mengungkapkan dari 22 dapen tadi ada 16 yang yield atau imbal hasil investasinya di bawah 6%. Bahkan, ada yang cuma 1-2%, contohnya adalah Dapen Pelindo yang belakangan terjerat masalah tindak pidana korupsi.
Nah dari total 16 dapen dengan imbal hasil investasi di bawah 6% tadi, ada 4 dapen yang jadi investigasi utama. Tiko tak mau menyebutkan namanya, cuma besar kemungkinan dapen ini akan terjerat masalah hukum. Tiko menyebut 4 dapen ini yield investasinya sangat kecil sekali, cuma di bawah 2%.
"Ada 4 (dapen BUMN) yang di bawah 6% akan kita investigasi, tapi saya belum bisa ngomong namanya. Karena memang ekstrim masa investasinya 2% kan nggak masuk akal. Pasti ada sesuatu. Jadi ada 4 dapen yang akan kita investigasi di luar Pelindo dan juga di bawah 2%," kata Tiko.
"Kemarin Pelindo saja investasinya 1,9%. Ini ada lagi investigasinya investasinya cuma 0,9%, 1,9%," sebutnya.
Sementara itu, Tiko juga mengungkapkan ada juga opsi pengambil alihan dapen lewat holding asuransi dan penjaminan Indonesia Financial Group (IFG). dapen yang yield investasinya di bawah 6% kemungkinan akan ditarik pengelolaannya di bawah IFG.
"Yang di bawah 6% lainnya akan kita kaji kalau mereka nggak mampu akan kita bersama pengelolaannya di bawah IFG. Pengelolaannya di IFG," beber Tiko.
Lihat juga Video: Data BSI Diduga Bocor, OJK-BUMN Diminta Turun Tangan!
