Soal Regrouping Bank, Menneg BUMN Sulit Penuhi Keinginan IMF

Yogyakarta - Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak pemerintah melakukan regrouping (pengelompokan) bank. Di mata pemerintah itu bukan perkara yang mudah. Bahkan Menneg BUMN Sugiharto memastikan itu tidak mungkin dilakukan.Sugiharto menegaskan hal itu di Kampus Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (MM UGM) di Bulaksumur, Yogyakarta, Sabtu (16/9/2006).Ditegaskan Sugiharto, permintaan IMF sulit dikabulkan karena bank-bank plat merah memiliki karakter yang berbeda. Misalnya, BRI yang saat ini memiliki 37 ribu unit kantor cabang dan kas yang tersebar di pedesaan di seluruh Indonesia."Bila digabung dengan bank pemerintah yang lain, kami khawatir terjadi geger atau culture shock. Justru akan merugikan kinerja bank hasil regrouping," tegas dia.Sementara mengenai privatisasi bank BUMN, Sugiharto mengatakan, pemerintah tidak akan melakukannya dalam waktu dekat. Privatisasi baru akan dilakukan bila kinerja bank bersangkutan membaik dan kondisinya sudah bagus."Setelah waktunya tepat dan harga saham cukup bagus, barulah privatisasi dilakukan terhadap sejumlah bank pemerintah," katanya.Dia lalu menyontohkan dua bank BUMN, yakni Bank Mandiri dan BNI yang sudah go public beberapa tahun lalu. Namun sahamnya di pasar kini kurang menggembirakan. Saat ini, pemerintah memilih memberikan dukungan untuk meningkatkan kinerja kepada bank-bank pemerintah. Dengan demikian pada saat dilakukanprivatisasi, harga saham bank-bank lainnya akan cukup bagus. "Hal itu yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak dilakukannya privatisasi terhadap bank pemerintah dalam waktu dekat ini," ujarnya.Sugiharto juga mengeluhkan beberapa bank swasta yang masih enggan memberikan kredit investasi, seperti BCA, Bank Mega dan Bank Permata. Bank-bank ini cenderung mengucurkan kredit konsumtif."Itu yang kami inginkan tapi Bank Indonesia atau pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk mendikte mereka," kata Sugiharto. (umi/umi)