.webp)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi atau tingkat melek keuangan masyarakat. Hal itu dilakukan agar jarak antara inklusi yakni ketersediaan akses produk dan jasa keuangan dengan tingkat literasi semakin mengecil.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 menunjukkan, literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68%, naik dibanding tahun 2019 38,03%. Sementara, indeks inklusi keuangan tahun 2022 sebesar 85,10% meningkat dari tahun 2019 sebesar 76,19%.
Gap antara tingkat literasi dan inklusi menurun dari 38,16% di tahun 2019 menjadi 35,42% di tahun 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa mengatakan, tingginya gap menunjukkan orang-orang telah menggunakan produk-produk jasa keuangan, tapi belum paham risikonya.
"Jadi artinya dia belum mampu menghitung, 'Ini kalau saya pakai produk ini, risikonya apa, benefitnya apa', sehingga nanti ia kemampuan membayarnya ternyata tidak mampu semacam itu," katanya di Tanah Datar, Sumatera Barat, Rabu malam (21/6/2023).
Namun, ada risiko yang lebih parah. Menurutnya, itu bisa membuat orang menggunakan produk atau jasa keuangan yang ilegal.
"Itu masih mending, tapi yang paling parah apabila ternyata dia menggunakan produk-produk jasa keuangan yang ilegal, sehingga nanti dia pada saat harus memenuhi kewajibannya, dikejar-kejar dengan cara-cara yang tidak etis, menggunakan data-data pribadi dengan cara-cara kasar yang semacam itu," paparnya.
Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong literasi keuangan masyarakat. Dengan begitu, kata dia, masyarakat akan semakin bijak memilih produk jasa keuangan.
"Intinya semakin orang terliterasi maka dia semakin bijak di dalam memilih produk-produk keuangan yang mereka butuhkan," ungkapnya.
Simak juga Video 'Jokowi Ungkap RI Sukses Lewati Krisis Dunia: Karena Fondasi Pancasila':
