.webp)
Pemerintah berencana menghapus kredit macet UMKM di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau bank-bank pelat merah. Rencana ini pun sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Merespons hal ini, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyambut baik dan mendukung kebijakan hapus tagih kredit UMKM. Sebab menurutnya, kebijakan ini dapat memperluas akses pembiayaan dalam rangka percepatan inklusi keuangan dan peningkatan porsi kredit UMKM nasional sebesar 30%.
Supari menyampaikan berbeda dengan hapus buku yang tidak menghilangkan kewajiban debitur dari membayar pinjaman, kebijakan hapus tagih menghapus kewajiban debitur atas kredit yang sudah dihapus buku dan tidak ditagih kembali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagi BRI, kebijakan hapus tagih ini tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan perseroan, karena kerugiannya telah di-absorb ketika BRI melakukan penghapusbukuan," ujar Supari dalam keterangan tertulis, Jumat (11/8/2023).
Supari menambahkan kebijakan hapus tagih dilakukan perbankan dengan kondisi dan persyaratan tertentu. Misalnya bagi nasabah yang terkena bencana alam dan dinyatakan sebagai bencana alam nasional oleh pemerintah, serta telah diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
"Terhadap kebijakan hapus tagih sebagaimana tertuang pada UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), saat ini implementasinya diperlukan peraturan pelaksanaan, yang antara lain untuk menentukan kriteria nasabah yang bisa dihapus tagih yang saat ini sedang dirumuskan oleh tim perumus kebijakan pemerintah," jelasnya.
Supari mengatakan hingga akhir Maret 2023, penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM telah mencapai Rp 1.303,6 triliun atau mengambil porsi 20,2% dari total kredit perbankan. Dengan total kredit UMKM BRI mencapai Rp 989,64 triliun ( 83,9% dari total kredit BRI) maka kontribusi BRI terhadap penyaluran kredit UMKM nasional mencapai 77,8%.
(ncm/ega)
