Tak Ada Jaminan Pemerintah, Revisi PP 14 Jalan Terus

Jakarta - Kementrian BUMN memastikan revisi PP 14 tahun 2005 mengenai penanganan piutang negara dan daerah akan tetap berjalan, walaupun tidak ada jaminan dari pemerintah. Sementara kalangan perbankan meminta jaminan tersebut karena takut tersangkut kasus korupsi dalam pelaksanaan revisi PP 14."Itu (pelaksanaan revisi PP 14) akan jalan terus," kata Menneg BUMN Sugiharto, usai Rakor Ekonomi di Gedung Departemen Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (13/10/2006).Untuk memperjelas pelaksanaan PP 14, pemerintah telah melakukan koordinasi lintas departemen, Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Sebelumnya, Ketua Himbara Agus Martowardoyo meminta, pemerintah ikut mensosialisasikan revisi PP 14 ke instansi terkait, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum. Hal ini supaya terjadi kesamaan interpretasi sehingga tidak timbul masalah baru terkait pelaksanaan revisi PP 14 yang dilakukan bank-bank BUMN. (ard/ir)