7 Dapen BUMN Mau Dilaporkan ke Kejaksaan Awal Tahun Depan

Wakil Menteri BUMN I, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya masih memeriksa tujuh dana pensiun (dapen) BUMN yang bermasalah. Dapen tersebut dikatakan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Agung awal tahun depan.

Perlu diketahui saat ini Kementerian BUMN telah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung untuk bersih-bersih dapen BUMN. Sebelumnya sudah ada 4 dapen yang telah dilaporkan kementerian.

"Kan lagi proses, yang empat sudah diproses, kan kita tunggu nanti dari kejaksaan. Kita ada tujuh lagi tapi baru mau jalan," katanya saat ditemui wartawan, Jumat (13/10/2023).

Lebih lanjut, pria yang akrab dipanggil Tiko ini mengaku dua dari empat dapen BUMN yang telah diperiksa BPKP dan Kejaksaan sebelumnya sudah dipastikan terlibat fraud, sementara dua lainnya masih didalami.

Adapun pada tahap awal ada empat dapen yang diaudit, yaitu Inhutani, PTPN, Angkasa Pura I, dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food. Namun ia enggan merinci lebih jauh dapen mana yang sudah dipastikan fraud.

"Kita tunggu lah, kita tunggu (hasil pemeriksaan) kejaksaan dulu. (Dua dari empat) yang sudah pasti (fraud). Biasalah permainan saham, investasi yang gak berkualitas gitu-gitu lah," jelasnya.

Sementara itu, Tiko mengatakan untuk tujuh dapen BUMN lainnya yang baru diperiksa Kementerian dan BPKP belum ada indikasi fraud. Ketujuh daspen ini diperiksa karena memang ada masalah keuangan.

"Itu belum indikasi fraud, itu kita lihat dari yieldnya rendah jadi memang jauh dari target investasi. (Akan dilaporkan ke kejaksaan?) Belum masih lama karena ini baru mulai diinvestigasi. (Akhir Oktober ini?) Enggak enggak awal tahun depan," jelasnya.