.webp)
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah melangsungkan audit terhadap 7 dana pensiun (dapen) pelat merah yang bermasalah alias sakit. Diproyeksikan prosesnya akan selesai pada awal 2024.
Adapun proses audit ini dilakukan secara bertahap, oleh tim internal Kementerian BUMN dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selanjutnya, audit tersebut akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Hattari mengatakan, audit ini membutuhkan waktu yang tidaklah singkat, setidaknya 3 bulan. Dengan demikian, sejak penemuannya di bulan Oktober ini prosesnya diperkirakan akan rampung pada awal tahun 2024. Adapun langkan ini dilakukan sejalan dengan program bersih-bersih BUMN yang dicanangkan Menteri BUMN Erick Thohir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lagi diperdalami kemarin kan Pak Menteri bilang ada 7, kan lagi pendalaman nanti lagi masing-masing didalami," kata Rabin, saat ditemui di Puri Agung Hotel Sahid, Sudirman, Jakarta, Kamis (19/10/2023).
Ketujuh dapen ini masuk ke dalam temuan 11 dapen BUMN bermasalah yang telah dirilis Kementerian BUMN. Jumlah ini sekitar 70% dari total 48 dapen BUMN yang ada.
Di sisi lain, Rabin belum dapat merincikan progres terkini dari pendalaman tersebut. Ia meminta agar masyarakat menunggu hingga proses selesai dan hasil audit resmi keluar.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga telah melaporkan progres daripada 4 dapen sisanya. Keempat dapen ini terbukti menimbulkan kerugian negara hingga Rp 300 miliar. Sementara 7 sisanya masih dalam tahap audit.
"Yang 4 sudah, ada kerugian negara. Oknumnya harus ditangkap. Nah kalau yang 7 tunggu proses audit, sabar. Nanti saya ngelapor-ngelaporin ada korupsi, taunya nggak. Saya yang dosa loh," kata Erick, di Jakarta, Jumat (13/10/2023).
Selain itu, laporan terbaru juga menyebut, dua dari empat dapen tersebut sudah dipastikan terlibat fraud, sementara dua lainnya masih didalami. Adapun empat dapen yang dimaksud yaitu Inhutani, PTPN, Angkasa Pura I, dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food.
Erick menjelaskan, bersih-bersih BUMN bertujuan untuk menangkap oknum dan memperbaiki struktur yang ada dalam perusahaan BUMN. Untuk BUMN-BUMN Karya, menurutnya perlu waktu penyehatan hingga 3 tahun. Begitu pula dengan dapen BUMN yang juga perlu waktu penyehatan 3 tahun karena ini proses restrukturisasi.
(shc/das)
