Perbankan Diminta Kurangi SUN

Jakarta - Sebanyak 65,39 persen dari total Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan pemerintah, dikuasai oleh perbankan. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun meminta perbankan mulai mengurangi kepemilikan SUN. Dengan demikian, perbankan bisa lebih banyak memberikan pinjaman sehingga aktivitas ekonomi bisa tumbuh. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam dialognya dengan para pelaku pasar di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jumat (5/1/2007)."60 persen SUN masih dipegang perbankan. Ini sering menimbulkan semacam sama-sama menyandera. Di satu sisi kita ingin ekonomi riil tumbuh, yang mestinya dicerminkan dari perbankan. Salah satunya mereka memulai intermediasi proses. Artinya, mereka harus mulai me-relinquish (melepaskan) kepemilikan dalam bentuk SUN dan mulai melakukan landing activity," ujarnya. Dengan demikian, lanjut dia, diversifikasi kepemilikan non bank harus segera dilakukan. "Ini tentunya menimbulkan tantangan," ujarnya.Total SUN yang dimiliki oleh perbankan, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Surat Utang Negara hingga November 2006 mencatat Rp 273,81 triliun, atau 65,39 persen. Pemerintah juga akan mengembangkan pasar sekunder SUN. Saat ini pembentukan harga SUN di pasar masih didominasi oleh sekelompok kecil pemodal."Saya hanya berhadapan dengan sekelompok kecil pemodal, regulator versus kartel. Kalau si kartel bisa didisiplinkan dalam pembentukan harganya, tidak menciptakan kartel disisi distorsi harga, maka efisiensi market bisa dijaga. Kami akan menyimak behaviour dari pelaku-pelaku kecil ini," tambahnya.Meski demikian, Menkeu menganggap para pelaku kecil ini sebagai partner karena pemerintah sebagai penerbit dan para pemain ini pada akhirnya memiliki kepentingan yang sama. "Kalau bisa kita bekerjasama. Kerjasama tanpa kolusi dan insider trading, itu penting," tandasnya. (qom/ir)