Pelonggaran BMPK Tidak Tepat Untuk Membantu Sektor Riil

Jakarta - Upaya menggerakkan sektor riil melalui pelonggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dinilai tidak tepat. Yang lebih tepat adalah melalui pembenahan sektor riil."Jadi wilayah ini seharusnya berada di tangan pemerintah," kata pengamat ekonomi INDEF Imam Sugema usai sebuah seminar bertajuk 'Polemik' di sebuah cafe di kawasan Semanggi, Jakarta, Sabtu (13/1/2007).Imam menambahkan, dari survei yang ia dapatkan, ada dua masalah utama yang harus segera diselesaikan pemerintah. Pertama, perbaikan infrastruktur karena hal itu menyangkut biaya transportasi yang dikeluarkan pengusaha. Kedua, pungli yang biasa terjadi di perusahaan-perusahaan daerah. "Kedua hal ini sangat penting untuk diselesaikan pemerintah," sarannya.Imam menilai pengendoran BMPK justru akan membahayakan perbankan, karena justru memberikan kesempatan kepada orang dengan kredit bermasalah untuk bisa mendapatkan kredit lagi. "Jadi hal ini tidak dapat memperbaiki masalah fundamental yang dirasakan oleh para pengusaha. Dan kebijakan ini sifatnya berlebihan serta merefleksikan bahwa pemerintah tidak mampu menyelesaikan permasalahan sektor riil sehingga BI lah yang diharapkan bisa menyelesaikan hal ini," tandasnya. (qom/qom)