.webp)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan dana simpanan peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) nantinya tidak akan digunakan untuk kegiatan pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Tapera disebut ditujukan langsung manfaatnya bagi peserta.
Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Saiful Islam mengatakan program Tapera tidak ada kaitannya dengan belanja-belanja yang akan dilakukan pemerintah.
"Dana simpanan peserta Tapera tidak digunakan untuk kegiatan pemerintah dan tidak masuk ke dalam APBN," kata Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saiful menyebut program Tapera sudah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016. Maka dari itu tidak ada kaitan antara upaya pemerintah mengumpulkan penerimaan negara dengan Tapera.
"Dana Tapera dicatat berdasarkan individual account pada bank kustodian per masing-masing peserta by name, by NIK, by address sehingga kemudian bisa diketahui historical dari dana masing-masing peserta tersebut. Kemudian dikelola dan dipupuk pada instrumen investasi oleh manajer investasi yang profesional dan yang tidak kalah penting selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan secara reguler," tegas Saiful.
Pemerintah melalui APBN, kata Saiful, selama ini justru mengalokasikan untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang diharapkan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam bentuk rumah murah.
"Jadi ketika (program Tapera) dikaitkan untuk upaya menggenjot penerimaan, dari sisi time frame nggak ketemu juga sebetulnya," imbuhnya.
(kil/kil)
