.webp)
"Tidak (ada masalah), kita tidak masuk ke sistem itu," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).
Dian mengatakan, sektor perbankan di Indonesia sudah memiliki sistem keamanan yang memadai. Hal ini sejalan dengan perbaikan sistem perbankan usai kasus serangan siber yang menimpa PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk tahun lalu.
"(Sistem IT perbankan) sudah sejak kejadian dulu BSI, kami sudah banyak sekali melakukan perubahannya. Aturan maupun enforcement itu sudah semakin kuat," tutur Dian.
"Jadi kan sudah banyak aturan yang kami keluarkan, yang namanya resiliensi itu sudah kami tangani dengan baik lah," tambahnya.
Dian menyebut pihaknya sudah menempatkan pengawas IT di lapangan. Mereka bertugas mengecek secara rutin terhadap layanan digital perbankan.
Sebelumnya, serangan siber ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara telah melumpuhkan layanan publik, di mana salah satu yang paling terdampak adalah layanan keimigrasian. Pelaku serangan siber pun meminta tebusan US$ 8 juta atau Rp 131 miliar.
Pusat Data Nasional Sementara yang mengalami insiden serangan siber ini berada di Surabaya, Jawa Timur. Sampai saat ini pemerintah terus berusaha untuk memulihkan semuanya kembali menjadi normal.
"Di darkweb itu kita ada jalan ke sana ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan US$ 8 juta," ujar Direktur Networks & IT Solutions Telkom, Herlan Wijanarko di Gedung Kementerian Kominfo, Senin (24/6/2024). (aid/ara)
