3 Bank BUMN Danai Alutsista TNI Sebesar Rp 8 Triliun

Bandung - Pemerintah akan melibatkan tiga bank BUMN untuk ikut mendanai pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (alustita) TNI yang selama ini lebih banyak didanai dari kredit ekspor. Rencananya, kredit dalam negeri sebesar Rp 8 triliun itu, akan diberikan kepada BUMN strategis (BUMIS).Sekjen Departemen Pertahanan Letjen Sjafrie Syamsudin mengatakan, pada 2005-2009 dialokasikan kredit ekspor untuk alutista sebesar US$ 3,7 miliar."Kita sudah bisa membedakan mana yang bisa dibiayai dalam negeri yaitu kurang lebih Rp 8 triliun dari US$ 3,7 miliar dalam kerangka 2005-2009," ujarnya di sela-sela rapat dengan BUMIS di PT LEN Industri, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Jumat (16/2/2007).Sjafrie melanjutkan, selama ini pembiayaan untuk Alutista TNI lebih tergantung kepada kredit ekspor selain dari APBN Murni. Dengan adanya komitmen pemerintah untuk memprioritaskan produk dalam negeri, maka pemerintah membuat skema baru pembiayaan melalui kredit dalam negeri.Pembiayaan dalam negeri tersebut akan diserahkan kepada sektor perbankan. Menurut Dirut PT Pindad Budi Santoso, untuk langkah pertama perbankan yang akan dilibatkan adalah bank BUMN. "Baru ada tiga bank yaitu Mandiri, BRI, dan BNI," ujarnya pada kesempatan yang sama.Menurut Sjafrie, Alutista TNI yang akan dipasok oleh BUMIS antara lain alat transportasi udara, alat angkut ringan seperti helikopter, senjata ringan perorangan dan kelompok, alat berat zeni, dan simulasi-simulasi pelatihan untuk TNI AU."Selain itu ada hal-hal kecil yang bisa dilakukan di dalam negeri seperti penggadaan alat-alat TNI AD, termasuk kendaraan taktis yang diproduksi PT Pindad," katanya.Sementara untuk Alutista yang membutuhkan teknologi tinggi, kata Sjafrie, TNI masih akan bergantung banyak pada luar negeri. "Tapi yang terpenting, kebijakan pengadaan Alutista oleh dalam negeri sudah menjadi kepastian," tandasnya.Menurut Sjafrie, hasil pertemuan yang melibatkan seluruh pimpinan BUMIS seperti PT DI, PT Pindad, PT LEN Industri, PT Dahana, dan PT PAL ini akan dilaporkan kepada presiden pada tanggal 19 Februari mendatang. (ern/qom)