BI Konsultasikan Masalah Pencetakan Uang ke DPR

Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan membawa pembahasan pemenuhan uang kertas tahun 2007 termasuk pencetakan pecahan Rp 2.000 dan Rp 20.000 ke DPR . Rencananya, BI akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI Senin (26/2/2007) mendatang.Demikian disampaikan Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI Budi Mulya ketika dihubungi detikFinance, Selasa (20/2/2007)."Yang jelas proses tender internasional itu sekarang memang ditunda, nanti kita lakukan pembahasan dengan Komisi XI DPR pada Senin depan," ujarnya.Untuk pemenuhan uang kertas tahun 2007, BI berencana akan melakukan pencetakan sebanyak 6,6 miliar bilyet. Lebih lanjut dikatakannya, BI bersama pemerintah berusaha terus mencari solusi untuk menentukan pihak yang akan mencetak uang guna pemenuhan uang tahun kertas tahun 2007 itu.Sebelumnya, Pada Senin 19 Februari 2007, menurut informasi yang diperolah detikFinance, BI mengumpulkan peserta tender diantaranya adalah Crane, Delarue, Oberture dan G&D dalam pertemuan yang mereka namakan Administration and Technical Review Meeting.Pertemuan digelar di Gedung C lantai 7 Direktorat Pengedaran Uang yang mengahasilkan beberapa keputusan. Diantaranya adalah mengundurkan jadwal delivery yang seharusnya Februari 2007 sampai Desember 2007 menjadi Agustus 2007 sampai Mei 2008. Selain itu juga meminta agar peserta tender memasukkan harga pada tanggal 26 Februari.Ketua Komisi XI DPR Awal Kusumah dalam pernyataannya, Selasa (20/2/2007) mengaku kecewa terhadap sikap BI yang meneruskan tender tersebut tanpa melibatkan perusahaan lokal.Sementara Kantor Kementrian BUMN juga telah melayangkan surat keberatan tanggal 14 Desember 2006 dan 7 Februari 2007. Suratnya menegaskan, jika BI akan mencetak uang di luar negeri maka marus berkoordinasi dulu dengan kementerian BUMN, itupun bila Perum Peruri tidak mampu.Sedangkan Perum Peruri melalui suratnya kepada Menteri BUMN tanggal 19 Oktober 2006 menyatakan Peruri siap mencetak uang kertas untuk tahun anggaran (TA) 2007 sejumlah 6,6 miliar bilyet. (ard/qom)