Saham Asing di Bank Diusulkan Maksimal 20%

Jakarta - Kepemilikan asing terhadap saham perbankan di Indonesia harus segera dibatasi oleh Bank Indonesia (BI). Jumlah kepemilikan asing seharusnya maksimal 20 persen dari total saham.Hal tersebut disampaikan Dirut PT Bank Tabungan Negara (BTN) Kodradi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/2/2007)."BI sendiri sudah menetapkan bahwa pemegang saham sebesar 25 persen lebih adalah pemegang saham pengendali dan hal ini menyebabkan jika asing mempunyai lebih dari 25 persen dan menjadi pemegang saham pengendali maka nantinya misi bank yang sesungguhnya akan kabur, karena yang namanya kapitalis hanya mementingkan untung saja, tidak memikirkan rakyat," ujarnya.Jika kepemilikan asing tidak dibatasi akan timbul kekhawatiran bahwa asing akan menjadi saham pengendali di BTN jika BTN melakukan penawaran saham umum perdana (IPO).Kekhawatiran itu muncul karena belum jelasnya peraturan pembatasan kepemilikan saham asing oleh BI.Menurutnya ada pendapat yang mengatakan agar BTN jangan dilepas ke pasar. BTN lebih baik tetap sebuah bank yang berfungsi untuk membantu rakyat kecil"Kadang-kadang kalau dilepas di pasar pasti asing nantinya yang membeli," ujarnya.Sementara itu Kodradi menambahkan dirinya mendengar kabar bahwa BI akan mengeluarkan kebijakan yang berisi bank-bank yang menjalankan misinya untuk mendukung program pemerintah mendapat pengecualian dari aturan single presence policy. "Ini informasi yang saya dapat dan kalau diberlakukan akan sangat baik dampaknya terutama untuk BTN," ujarnya. Kodradi juga menjelaskan, sebenanya BTN telah melakukan langkah-langkah persiapan IPO. Seperti menunjuk appraisal untuk merevaluasi aset BTN. Manajemen BTN juga telah mengajukan surat kepada Menneg BUMN untuk menunjuk tim privatisasinya.Kodradi mengatakan ada perbedaan kapasitas kredit jika BTN IPO atau tidak IPO. "Jadi kapasitas lending BTN tanpa IPO di 2008 adalah Rp 24 triliun tapi dengan IPO bisa sekitar Rp 27 triliun, perbedaannya cukup besar," ujarnya.Sementara untuk jangka panjangnya di 2009 akan lebih jauh lagi perbedaannya. Jika tanpa IPO BTN hanya bisa menyalurkan kredit Rp 27 triliun dengan IPO mempunyai kapasitas sebesar 33 triliun."Artinya IPO ini sangat berpengaruh," imbuhnya.BTN mendesak IPO, menurut Kodradi, karena adanya masalah ketidakcocokan pendanaan. Terlihat dari kurangnya dana jangka panjang sehingga BTN memakai dana jangka pendek untuk keperluan biaya jangka panjang.Dia juga meminta agar BTN tidak menyetor dividen jika target pemerintah sudah tercapai. "Saya kira dengan begitu kebutuhan dana Rp 2 triliun dapat tercapai," tandasnya. (ddn/ir)