Perbankan Hadapi Risiko Mismatch

Jakarta - Perbankan Indonesia kini menghadapi risiko mismatch antara dana pihak ketiga (DPK) yang masuk dengan kredit yang dikucurkannya. Selama ini, DPK yang masuk hanya bersifat jangka pendek, sementara kredit yang dikucurkan sifatnya jangka panjang."Perbankan masih harus menggunakan dana jangka pendeknya untuk membiayai kredit yang sifatnya jangka panjang, karena itu mereka harus hati-hati karena ada resiko mismatch," ujar Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.Ia menyampaikan hal itu dalam semiloka bertema 'Sektor riil di Indonesia, dimanakah peran serta sektor keuangan?' di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/3/2007). Burhanuddin menjelaskan, di 2006, industri perbankan dalam kondisi yang baik yakni menguasai 80 persen dana di sektor keuangan. "Net Interest Income perbankan di 2006 sebesar Rp7,9 triliun dan ini tertinggi setelah krisis, demikian juga dengan efisiensi yang menurun dimana Bopo turun dari 123% di 2005 menjadi 86% di 2006," ujarnya. Burhanuddin optimistis kondisi perbankan di tahun 2007 masih sangat menjanjikan. Ia menjelaskan, pada tahun 2006 aset perbankan tumbuh 15,3%, DPK 14%, kredit 14,5% dari Rp714 triliun menjadi Rp817 triliun di 2006, LDR tetap 64%, dan NPL turun menjadi 6,8% di tengah usaha restrukturisasi kredit. Meskipun begitu, BI dan pemerintah menurut Burhanuddin harus memperbaiki kepercayaan sektor riil terhadap perbankan dan juga memperbaiki rentannya perekonomian Indonesia. "Kepercayaan dunia usaha terhadap perbankan masih fragile," ungkapnya. Karena itu, lanjut Burhanuddin, BI siang ini akan mengeluarkan relaksasi kebijakan untuk menghubungkan antara sektor riil dengan sektor keuangan. "Hal ini guna mempercepat proses intermediasi," ungkapnya. (dnl/qom)