BI Terbitkan Aturan Syariah Baru

Jakarta - Untuk mempercepat perkembangan perbankan syariah dan meningkatan pangsa pasar hingga 5 persen di akhir 2008, Bank Indonesia (BI) akan memberikan kelonggaran aturan atau akselerasi perbankan syariah.Saat ini pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan konvensional baru mencapai 1,6 persen.Tujuan akselerasi tersebut adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan serta pembiayaan bagi masyarakat dengan prinsip syariah.Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Siti Fadjrijah dalam konferensi pers soal penyempurnaan ketentuan perbankan syariah di Menara Syafruddin BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kasmi (3/5/2007)."Peranan syariah saat ini relatif kecil dibanding sistem keuangan keseluruhan, jumlah kantor syariah juga masih sedikit," ujarnya.Penyempurnaan ketentuan pengembangan perbankan syariah tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang saat ini sudah ditandatangani oleh Gubernur BI dan akan berlaku mulai Jumat 4 Mei besok.PBI tersebut memuat perluasan cakupan wilayah layanan transaksi perbankan syariah yang semula terbatas untuk membuka office channeling di wilayah kerja kantor Bank Indonesia kini dapat dibuka dalam satu wilayah provinsi yang sama. Layanan di office channeling juga ditingkatkan tidak hanya sekedar menghimpun dana, namun dapat juga melakukan transaksi perbankan lainnya.Terakhir, PBI tersebut memuat kewajiban pencantuman logo industri perbankan syariah di setiap kantor bank konvensional induknya yang melayani transaksi syariah.Siti menambahkan berdasarkan cetak biru perbankan syariah pada 2015 jumlah bank syariah diperkirakan mencapai 10 persen dari jumlah bank konvensional saat ini.Perkembangan syariah juga terus menunjukkan pergerakan yang positif. Tahun ini setidaknya ada 2-3 Bank Perkreditan Daerah (BPD) yang akan membuka unit usaha syariah. "Tapi bank umumnya juga ada yang mau buka, kalau BPD salah satunya Jawa Timur," ujar Siti (ddn/qom)