.webp)
Presiden Prabowo Subianto meminta khusus kepada bank-bank BUMN di Indonesia untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat di Indonesia. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar buka-bukaan alasannya.
Mahendra mengatakan saat ini pemerintah ingin melakukan penyaluran bantuan sosial dan berbagai program bantuan lainnya lewat rekening secara langsung ke penerima bantuan.
Maka dari itu, bank-bank BUMN ditugaskan negara untuk memperluas jangkauan akses keuangannya ke masyarakat. Khususnya masyarakat yang belum pernah memiliki akses perbankan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi inklusi keuangan ini akan termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah jadi ke aspek itu," beber Mahendra di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
"Ini keseluruhan lah, buat bansos, subsidi, program sosial lain lah ini diharapkan bisa langsung ke pihak yang dituju dengan proses ke rekening masing-masing," sambung Mahendra.
Seperti diketahui, pejabat tinggi bank-bank BUMN hari ini dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan rapat khusus ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam rapat itu bank-bank BUMN mendapat tugas untuk melakukan percepatan inklusivitas keuangan atau angka melek keuangan di Indonesia.
Airlangga memaparkan sejauh ini masyarakat Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan mencapai 89%. Namun Prabowo ingin agar angka itu bisa jadi lebih tinggi.
"Jadi jelaskan terkait literasi keuangan. Maka ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar masyarakat bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi," ungkap Airlangga di tempat yang sama.
Beberapa direktur utama bank-bank BUMN hadir langsung di Istana siang ini. Mulai dari Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, hingga Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar.
(hal/hns)
