BPD di Daerah Konflik Masih Kekurangan Modal

Jakarta - Konflik yang berkepanjangan membuat sebuah Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbengkalai. Modalnya pun tak kunjung bertambah sehingga belum memenuhi ketentuan modal minimum Rp 80 miliar.Padahal sedianya Bank Indonesia (BI) akan menerapkan aturan modal minimum Rp 80 miliar bagi seluruh perbankan mulai September 2007.Hal tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Winny E. Hasan disela-sela ujian Sertifikasi Manajemen Risiko bagi bankir di Hall A Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran, Sabtu (2/6/2007). "Karena BPD tersebut berada didaerah konflik. Pemerintah daerahnya pun kesulitan untuk menambahkan dana kepada BPD tersebut," ujarnya.Asbanda pun secara aktif terus melaporkan ke BI perihal kesulitan-kesulitan yang dihadapi BPD tersebut. "Kita selalu memberi laporan kepada BI mengenai kesulitan dari BPD tersebut untuk menambah modal. Bahkan dari Asbanda sendiri mengajak BPD-BPD yang ada untuk membantu dari segi permodalan untuk BPD tersebut," jelasnya.Soal bantuan, Winny mengatakan bahwa bentuknya tidak akan berupa kucuran dana langsung. "Kan belum tentu BPD-nya mau. Tapi kita akan coba membantu agar semua BPD dapat memenuhi ketentuan minimum BI pada tahun 2008," ujarnya. Sayangnya, Winny tidak bersedia menyebutkan nama BPD tersebut. Saat dikonfirmasi apakah BPD itu adalah BPD Sulteng yang wilayahnya yakni Poso sedang konflik, Winny hanya menjawabnya dengan senyum. (qom/qom)