Sri Mulyani Ajak Tidur Dokumen

Jakarta - Menkeu Sri Mulyani paling tidak suka jika ada pemerintah daerah (pemda) yang mengajukan penjadwalan ulang pembayaran utang. Saking tidak senangnya, Sri Mulyani sampai mengajak tidur dokumennya.Sri Mulyani mengakui bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini banyak pemda yang mengajukan percepatan pelunasan utang kepada pemerintah pusat."Saya biasanya kalau ada surat seperti itu biasanya cepat keluar (disetujui), tapi kalau mintanya rescheduling atau penjadwalan utang, lama saya pegang, dokumennya saja saya ajak tidur," ujar Sri Mulyani.Ia menyampaikan hal itu dalam sambutannya saat sosialisasi obligasi daerah di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis (7/6/2007).Utang pemda kepada pemerintah pusat biasanya berupa rekening dana investasi, termasuk juga utang utang milik PDAM."Saya akan rekomendasikan menkeu di daerah yaitu kepala biro keuangan daerah supaya diberi penghargaan kalau mau melunasi lebih cepat pinjamannya," ujarnya.Untuk bisa menerbitkan obligasi daerah atau istilahnya municipal bonds, sejumlah rambu-rambu sudah dinyalakan pemerintah.Pertama, pemda tidak boleh memiliki tunggakan pinjaman pemerintah pusat.Kedua jumlah sisa pinjaman dan pinjaman yang akan ditarik melalui obligasi tidak melebihi 75 persen dari penerimaan umum APBD yakni pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Hal ini perlu supaya pemda tidak masuk dalam perangkap utang.Ketiga, keuangan daerah harus memiliki rasio 2,5 kali untuk mengembalikan pinjaman."Ini untuk mencegah pemda menjadi bangkrut," ujarnya. (ddn/qom)