3 Tips BI Untuk Bank BUMN

Tangerang - Kinerja bank-bank BUMN belum secemerlang bank-bank swasta. Bank Indonesia (BI) memberikan tiga tips agar bank-bank BUMN bisa mengejar ketertinggalannya."Pertama, NPL harus diselesaikan. Kalau tidak, NPL seperti naik kebawah. Mau naik, ditarik lagi kebawah. Nah, kalau yang menarik tidak ada, bank BUMN bisa lebih fleksibel," ujar Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad.Hal itu disampaikan Muliaman disela-sela diskusi yang diselenggarakan wartawan perbankan selama dua hari 29-30 Juni 2007 di Hotel Imperial Aryaduta, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten.Kedua adalah perbaikan governance. Ketiga, perbaikan keterampilan bankir ataupun pucuk pimpinan bank BUMN bersangkutan."Karena kalau kita lihat efisiensi bank-bank asing maupun swasta kok bisa lebih efisien. Bank-bank asing dan swasta bisa dapat income dari fee based income-nya lebih banyak, kenapa bank BUMN tidak sebanyak itu?, jadi tiga hal itu menurut saya yang penting," paparnya. Muliaman mengakui bahwa kinerja-kinerja bank BUMN memang lebih rendah, yang terutama terlihat dari rendahnya pertumbuhan kredit. "Kinerja bank BUMN memang lebih rendah dibandingkan bank swasta di dalam negeri hal ini terlihat dari pertumbuhan kreditnya di 4 tahun terakhir dimana tumbuh lebih rendah dibandingkan 8 bank swasta lain di Indonesia," jelasnya. Selain itu, segmen pasar perbankan BUMN tidak bisa terfokus, bahkan seringkali terjadi overlapping. "Antara Mandiri dan BNI-kan persaingannya kadang-kadang nasabah ditarik Mandiri kadang BNI, intinya fokus saja. Ini harus menjadi concern, beberapa tahun terakhir persaingan yang ketat antara bank BUMN terhadap segmen yang tidak jauh berbeda, maka mau dibawa kemana?" ujarnya.Meski kinerjanya belum bersinar, namun Muliaman mengakui bahwa kinerja perbankan secara keseluruhan ditentukan oleh kinerja bank BUMN."Tapi sebenarnya sulit menggambarkan apakah sedikitnya peran pemerintah kepada bank BUMN adalah yang terbaik. Intinya kebutuhan memiliki bank unggulan berskala internasional belum terpenuhi," ujarnya.Sementara dalam konteks penerapan aturan kepemilikan tunggal di bank BUMN atau single presence policy (SPP), Muliaman mengatakan ada 3 pilihan yang dapat dijalani pemerintah. "Digabung, di-holding atau dikurangi pemilikannya sampai di bawah 25 persen, terserah. Kita belum tahu pemerintah. SPP itu kan cuma alat, memungkinkan kita (BI) memudahkan mengawasi juga karena dia dikelola satu, sehingga mengawasinya gampang, pemerintah yang penting kehadirannya satu, mestinya," tambahnya. Muliaman menambahkan, pemerintah dalam hal ini Menteri Negara BUMN dan Gubernur BI terus melakukan pembicaraan mengenai langkah konsolidasi yang akan ditempuh oleh bank BUMN terkait aturan SPP ini. "Kalau sudah sepakat tinggal di-submitt ke BI jadi pembicaraan sudah terus dijalankan," imbuhnya.Di kesempatan berbeda Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Kementerian Negara BUMN Mahmuddin Yassin mengatakan bahwa kajian mengenai 3 opsi pilihan dalam rangka memenuhi aturan SPP sedang dilakukan. "Saya yakin di 2008 sudah matang, kami dalam hal ini melihat faktor psikologis dan politikal," imbuhnya. (dnl/qom)