Kisah Sudrajad Djiwandono, Eks Gubernur BI yang Dipecat Soeharto

Kisah Sudrajad Djiwandono, Eks Gubernur BI yang Dipecat Soeharto

Andi Hidayat - detikFinance
Senin, 28 Jul 2025 16:23 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI) ke-10 Sudrajad Djiwandono
Sudrajad Djiwandono/Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom
Jakarta -

Gubernur Bank Indonesia (BI) ke-10 Sudrajad Djiwandono mengungkap alasan dipecat oleh Presiden ke-2 Soeharto. Djiwandono menjabat sebagai Gubernur BI periode 1993-1998 dan diberhentikan Soeharto di tengah krisis ekonomi pada 12 Februari 1998.

Djiwandono menyebut, salah satu alasan pemecatannya karena wataknya yang bandel. Ia berkisah, Soeharto saat ini memiliki prinsip yang teguh untuk pengambilan sebuah kebijakan.

"Kalau Pak Harto setuju ya dilaksanakan, kalau tidak ya tidak. Kalau bandel kayak saya ya bisa dipecat, tapi nggak apa-apa lah," ungkap Djiwandono di sela acara peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Djiwandono menuturkan, Soeharto percaya pada orang-orang yang dianggap pintar. Kala mengatasi masalah ekonomi, ia menyebut Soeharto dikelilingi para ekonom yang kompeten seperti Soemitro Djojohadikoesoemo hingga Widjojo Nitisastro.

"Pak Harto orang yang percaya pada orang-orang yang dianggap pintar. Senior-senior saya, dari Prof. Soemitro sama Pak Widjojo dan yang lain-lain semua itu didengarkan oleh Pak Harto," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Djiwandono menyebut, saat ini Indonesia perlu memperkuat ekonomi politik. Ilmu ekonomi memiliki tantangan baik secara global maupun domestik. Hal ini perlu dimitigasi sekecil mungkin sejalan dengan pemikiran Sjahrir dan Soemitro Djojohadikoesoemo.

"Saya ingin mengingatkan pada kita semua, apa yang selalu diwanti-wanti oleh Prof Soemitro Djojohadikoesoemo, yang mengatakan kita menggunakan semua yang kita pelajari, tapi demikian kita membuat suatu keputusan atas dasar apa yang kita pelajari tadi, keputusan itu adalah keputusan politik. Karena itu di dunia yang berdasarkan demokrasi harus didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat," imbuhnya.




(ara/ara)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads