Pemerintah Sudah Kucurkan Rp 18,8 T buat FLPP

Pemerintah terus mendorong penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Cara yang ditempuh di antaranya melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang didukung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hingga semester I 2025, realisasi FLPP sebesar Rp 18,8 triliun untuk 115 ribu unit rumah. Kemudian, pemerintah juga akan mengalokasikan Rp 5 triliun dari APBN untuk Subsidi Bunga Kredit (SBK) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) pada 2025.

"FLPP menjadi instrumen andalan APBN #UangKita untuk mengurangi kesenjangan terhadap kebutuhan perumahan bagi rakyat, memperbaiki kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, mendorong pemerataan pembangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," katanya dikutip dari akun Instagram resminya @smindrawati, Senin (4/8/2025).

Pada tahun yang sama, pemerintah juga meningkatkan target FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 rumah subsidi. Hal ini demi mempercepat kepemilikan rumah layak bagi masyarakat.

Adapun total alokasi APBN untuk program FLPP tersebut meningkat dari Rp 18,8 triliun menjadi Rp 35,2 triliun. Kemudian alokasi APBN kepada PT Sarana Multigriya Finansial meningkat dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 6,7 triliun.

"Ini salah satu program prioritas yang akan kita lanjutkan di tahun 2026," katanya.