.webp)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan efek masuknya dana pemerintah senilai Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) per 12 September 2025. Beberapa efeknya diklaim sudah mulai terasa.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan likuiditas perbankan meningkat setelah adanya guyuran dana dari pemerintah. Hal itu tercermin dari kenaikan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau AL/DPK yang mencapai 24,20%.
"Setelah adanya penambahan DPK dari pemerintah kepada bank-bank BUMN pada 12 September 2025, likuiditas perbankan tercatat meningkat dengan AL/DPK yang meningkat dari 22,53% pada 4 September 2025, menjadi 24,20%," kata Dian dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (17/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, rasio alat likuid terhadap Non-Core Deposit atau AL/NCD juga meningkat menjadi 107,10% setelah adanya penempatan dana dari pemerintah. Sebelumnya pada 4 September 2025, posisinya berada di level 99,81%.
Di sisi lain, Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat semakin menurun setelah pada Juli 2025 meningkat 3 bps secara tahunan menjadi 86,54%. Penurunan terjadi sejak Agustus 2025 yang berada di level 86,03%.
"LDR semakin menurun menjadi 85,34% yang diakibatkan adanya penambahan dana dari pemerintah pada 12 September 2025," beber Dian.
Melihat kondisi itu, Dian menilai perbankan masih memiliki ruang penyaluran kredit yang cukup besar ke depan. Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit dan DPK yang meningkat masing-masing sebesar 7,56% dan 8,51% pada Agustus 2025.
"Kinerja laba perbankan juga masih sangat baik dan mendorong peningkatan profitabilitas bank," ungkap Dian.
Sebagaimana diketahui, dana Rp 200 triliun diguyur ke Himbara yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI masing-masing Rp 55 triliun, sedangkan BTN Rp 25 triliun. Lalu khusus ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) senilai Rp 10 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penempatan dana Rp 200 triliun itu akan memberi efek berganda terhadap perekonomian. Ia mengibaratkannya sebagai bahan bakar yang memaksa sistem perbankan bekerja lebih agresif menyalurkan kredit.
"Saya paksa sistem bekerja dengan saya kasih bahan bakar, yang kalau mereka (bank) nggak pakai, mereka harus bayar ke saya (bunga deposito)," ucap Purbaya kepada wartawan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (16/9).
Tonton juga video "Rp 200 Triliun Nongkrong di Bank BUMN, Purbaya: Tak Ada Perang Bunga" di sini:
(aid/kil)
