.webp)
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut besaran kenaikan iuran tarif BPJS Kesehatan belum diputuskan. Saat ini pihaknya masih menyerahkan perhitungan itu kepada BPJS Kesehatan.
"Belum itu, biar mereka yang ngitung," ujar Purbaya saat ditemui di kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Purbaya juga mengakui kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi salah satu pembahasan saat bertemu Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Keduanya diketahui bertemu membahas pengelolaan BPJS Kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada (pembahasan soal iuran BPJS Kesehatan) tapi belum final, baru permukaannya aja. Jadi belum bisa didiskusikan ke media, belum clear," tuturnya.
Untuk diketahui, dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, pemerintah membuka ruang untuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan. Dalam dokumen itu dijelaskan, pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif iuran secara bertahap. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan juga kondisi fiskal pemerintah.
"Penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah," tulis dokumen tersebut.
Pendekatan kenaikan iuran bertahap disebut penting dilakukan demi meminimalisir gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selain itu, dalam rangka menjaga kondisi likuiditas Dana Jaminan Sosial Kesehatan perlu melakukan pembiayaan kreatif seperti supply chain financing dan instrumen pembiayaan lainnya.
Dalam dokumen yang sama disebut kondisi aset DJS Kesehatan hingga akhir tahun 2025 diperkirakan masih cukup terkendali. Meskipun menunjukkan tren penurunan yang perlu dimitigasi.
Salah satu indikator yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan rasio klaim pada Semester I 2025 yang mengindikasikan tekanan terhadap ketahanan DJS Kesehatan di tahun 2026.
Simak juga Video Menkes soal Isu Iuran BPJS Kesehatan Naik: Tunggu Keputusannya
