.webp)
Bank Pembangunan Daerah (BPD) tertarik mendapatkan jatah penempatan dana negara dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tersimpan di Bank Indonesia (BI). Mereka ingin seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang sudah diberikan penempatan dana tahap pertama.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu. Selain Bank Jakarta dan BPD Jawa Timur (Jatim), Bank Jabar Banten (BJB) juga disebut tertarik mendapatkan penempatan dana.
"Bank Jatim kemarin sudah ngomong ke Pak Menteri (Purbaya), Bank Jakarta juga. Bahkan kalau nggak salah, saya dengar ini Bank BJB juga tertarik. Nanti kita lihat," kata Febrio di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Febrio mengaku akan terlebih dahulu melihat proposal dari bank daerah tersebut. Setidaknya terdapat tiga aspek utama yang diperhatikan pemerintah sebelum menempatkan dana di bank daerah.
Pertama, pemerintah ingin memastikan uang tersebut benar-benar aman. Kedua, uang pemerintah itu harus disalurkan dalam bentuk kredit kepada sektor riil.
"Faktor ketiga, ya risiko. Kalau ternyata kita nggak yakin dengan proposalnya, apalagi kalau ada kasus (korupsi seperti BJB), ya itu tentunya akan dipertimbangkan," tutur Febrio.
Hasil Penempatan Dana Rp 200 T di Bank
Sejak 12 September 2025, Purbaya telah menempatkan dana senilai Rp 200 triliun dari BI ke lima perbankan. Duit negara tersebut diklaim telah disalurkan sebagian dalam bentuk kredit kepada masyarakat.
"Ini perkembangannya cukup menarik. Sudah ada realisasinya, rata-rata sudah cukup tinggi. Mandiri sudah menggunakan 74%, BRI sudah 62%, BNI 50%, BTN 19%, BSI 55%. Ini kita harapkan akan terus berlanjut," bebernya.
Febrio menyebut bank-bank pelat merah itu justru bersiap untuk meminta tambahan dana. "Waktu pertama ide Rp 200 triliun itu keluar, teman-teman ingat nggak respon perbankan? 'Pak, kami jangan dipaksa'. Ya kan? Ragu. Ternyata setelah dikasih, jalan tuh, sekarang malah minta tambah," ungkapnya.
Febrio mewaspadai aksi gagah-gagahan para bank dalam menyalurkan kredit tersebut. Oleh karena itu, penggunaannya mesti dilaporkan secara bulanan kepada pemerintah.
"Komunikasi kita dengan perbankan itu cukup baik. Mereka ngerti bahwa walaupun namanya on call, namanya cash. Jadi tetap mereka bisa gunakan untuk sektor riil. Jadi nggak akan ada risiko yang signifikan," imbuhnya.
Simak juga Video Purbaya soal Rp 200 T Buat Bank: Mereka Orang Pintar, Selama Ini Malas
